KominfoKP News- Kulon Progo, Selasa (13/1/2026) Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan meninjau pembukaan lahan yang telah dibebaskan di Jarakan, Kebonharjo, Samigaluh. "Langkah perbaikan jalan di Menoreh ini merupakan strategi krusial agar aset lahan yang telah dibebaskan tidak mangkrak dan bisa segera dimanfaatkan oleh warga," tegasnya.
Dijelaskan Agung, pembukaan akses jalan meskipun belum masuk tahap konstruksi permanen sangat penting untuk legalitas. Pasalnya, status tanah harus jelas sebelum diajukan untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
"Kalau ini belum dibuka maka kita tidak bisa mengajukan karena tanah belum tersertifikasi sebagai tanah milik Pemda. Jadi setahap demi setahap saya minta pemahaman dari masyarakat," ujar Agung saat meninjau lokasi di Dusun Jarakan, Selasa (13/1/2026).
Menurutnya, dengan dibukanya jalur tersebut, sertifikat tanah atas nama Pemkab Kulon Progo dapat segera diurus. Sertifikat inilah yang menjadi senjata utama Pemkab Kulon Progo untuk menarik dukungan anggaran dari hierarki pemerintahan di atasnya.
Agung tidak menampik kemampuan APBD Kulon Progo terbatas untuk membiayai perbaikan seluruh jalan di wilayah tersebut secara serentak. Ia menyebut adanya ketidakseimbangan antara nilai transfer keuangan dari Pusat dengan luas wilayah yang perlu perbaikan.
"Tanpa mengecilkan arti transfer keuangan daerah dari Pusat, senyatanya untuk memenuhi perbaikan jalan seluruh Kulon Progo ini sangatlah tidak berimbang," tambahnya.
Guna menyiasati keterbatasan anggaran, Pemkab Kulon Progo kini menerapkan skala prioritas. Fokus utama saat ini adalah perbaikan jembatan yang bersifat vital, pembukaan jalur baru dan pengamanan aset. Di samping itu juga sertifikasi jalur untuk ditawarkan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi agar mendapatkan dukungan pembangunan fisik.
"Sehingga saya mengajak untuk kita melakukan skala prioritas yang diutamakan adalah perbaikan jembatan dan membuka jalur dan memasarkan jalur yang sudah kita sertifikasi untuk ditawarkan ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi untuk dukungan pembangunannya," ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Agung juga menekankan pentingnya konsep land banking atau bank tanah dalam pembangunan infrastruktur. Ia berharap masyarakat memahami bahwa proses administratif seperti sertifikasi adalah fondasi agar pembangunan tidak tersandung masalah hukum di kemudian hari.
"Pentingnya aset daerah terutama untuk jalan dan gedung pemerintahan harus clear and clean status tanahnya. Inilah yang sedang kita kejar agar pembangunan bisa berkelanjutan," ujarnya.
Sementara itu Lurah Kebonharjo, Sugimo menjelaskan terdapat dua ruas jalan utama yang menjadi prioritas pembangunan di wilayahnya. Pertama adalah Jalur Prangkokan - Ngori sepanjang kurang lebih 3 kilometer yang proses pembebasan lahannya telah dimulai sejak 2018.
"Setelah dilakukan pengadaan tanah oleh Pemkab, maka Pemkab melalui DPUPKP yang tindak lanjutnya melalui Dispetaru, telah melakukan ukur gabung tanah-tanah yang telah dibebaskan. Dan sudah disertifikatkan atas nama Pemkab menjadi 11 bidang," ujarnya.
Sugimo menyebut nilai appraisal lahan pada jalur tersebut saat itu berkisar antara Rp29.000 (Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) hingga Rp79.000 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) per meter persegi. Mengingat jalur ini merupakan akses penting menuju Kabupaten Purworejo, pihak Kalurahan berharap pengerjaan fisik yang telah berjalan sejak 2022 dapat terus berlanjut.
"Sampai kemarin dilakukan peninjauan oleh Bupati, harapannya memang itu berlanjut untuk pelebaran jalan itu karena itu merupakan akses jalan antar-provinsi (dari Kulon Progo) dengan Kabupaten Purworejo," jelasnya.
Ruas kedua lanjut Sugimo yaitu jalan Pringtali - Jarakan, yang juga sudah ditinjau bupati.
Berbeda dengan jalur sebelumnya, pada ruas jalan Pringtali - Jarakan sepanjang 3,5 kilometer, warga menunjukkan dukungan dengan menghibahkan lahan mereka secara cuma-cuma.
"Terkait dengan yang ditinjau bahwa ruas jalan Pringtali - Jarakan sepanjang 3,5 kilometer, warga masyarakat juga merelakan tanahnya tanpa ganti rugi, baik tanah, bangunan, dan karang kitri," ungkapnya.
Sugimo menerangkan Pemkab Kulon Progo telah memperlebar 2,5 kilometer dari total 3,5 kilometer jalur tersebut, lengkap dengan pembangunan bangket, talud, drainase, hingga gorong-gorong. Namun, masih terdapat sisa 1 kilometer yang belum tergarap, dan diharapkan bisa segera terealisasi.
"Harapan kami dan masyarakat ini segera ditindaklanjuti karena itu merupakan akses jalan penghubung konektivitas arah ke baik Kebonharjo ke Purwosari maupun Kebonharjo ke Pagerharjo, serta termasuk konektivitas yang jalan Prangkokan - Kebonharjo yang didanai dari Dana Alokasi Khusus," terangnya.
Meskipun dukungan warga sangat tinggi, Sugimo mengakui adanya tantangan dalam memberikan pemahaman mengenai mekanisme anggaran pemerintah. Ia menjelaskan warga seringkali berharap pembangunan langsung dilakukan sesaat setelah lahan direlakan.
"Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adalah bahwa stigma masyarakat, ketika masyarakat sudah merelakan itu pola pikirnya terus digarap. Tidak tahu tentang mekanisme anggaran di kabupaten, baik itu prosesnya, perencanaannya, maupun juga dari ketersediaan fiskalnya," jelasnya.
Selain faktor sosial, faktor alam juga menjadi kendala utama karena wilayah tersebut termasuk daerah rawan bencana.
"Karena masuk daerahnya rawan bencana, itu sering kalau di musim penghujan itu sering longsor. Hanya itu tantangan yang dihadapi kalurahan," ucapnya. (JRD)