Kulon Progo— Menindaklanjuti arahan Bupati terkait pemanfaatan Big DataDaerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kulon Progo menggelar Rapat Koordinasi dan Identifikasi Kebutuhan Digitalisasi Bersama Perangkat Daerah di Command Room Dinas Kominfo, Senin (31/8/2026). Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk terus memacu akselerasi transformasi digital dan keterpaduan sistem di lingkungan pemerintahan
Kegiatan ini merupakan langkah awal koordinasi dalam menyambut program magang mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Gadjah Mada (UGM), yang berfokus pada digitalisasi proses bisnis dan integrasi data pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, Bambang Sutrisno, S.Sos., M.Si., serta dihadiri perwakilan dari 7 OPD teknis yang menjadi target penguatan digitalisasi pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Bambang Sutrisno menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada 15 mahasiswa FMIPA UGM yang akan menerjunkan kemampuannya untuk mendampingi OPD di Kulon Progo selama 6 bulan ke depan.
"Kedatangan adik-adik mahasiswa Ilmu Komputer ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, baik berupa bantuan tenaga operasional maupun transfer pengetahuan teknologi," ujar Bambang.
Bambang menegaskan bahwa fokus utama dari program kolaborasi ini adalah menghasilkan produk digital yang konkret dan menjawab permasalahan nyata di setiap OPD, terutama terkait integrasi data dan efisiensi birokrasi.
"Target kita jelas. Selama 6 bulan pendampingan, masing-masing OPD yang diampu harus menghasilkan produk nyata, baik berupa aplikasi baru maupun integrasi sistem yang sudah ada. Digitalisasi tanpa aplikasi dan efisiensi itu omong kosong. Kita ingin memangkas birokrasi yang rumit dan menutup celah ketidakefisienan," tegasnya.
Lebih lanjut, Bambang menguraikan tiga prinsip utama dalam pengembangan pemerintahan digital yang harus dipegang teguh oleh OPD dan tim mahasiswa:
1. Bukan Sekadar Memindahkan Dokumen: Digitalisasi bukan hanya memindahkan data kertas ke dalam web atau membuat aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan membangun sistem yang saling terintegrasi.
2. Integrasi Data sebagai Dasar Kebijakan: Menjawab tantangan data yang belum akurat, integrasi data menjadi kuis sial agar dapat dijadikan portal tunggal. Hal ini mencegah masyarakat melakukan input data berulang kali serta menjadi dasar bagi pimpinan dalam mengambil intervensi kebijakan yang cepat dan tepat.
3. Berpusat pada Pengguna (User-Centric): Mengutamakan kemudahan akses, kecepatan, dan kebutuhan masyarakat sebagai 'tuan' yang dilayani oleh pemerintah.
"Masyarakat dan netizen saat ini makin kritis. Karena itu, pelayanan publik berbasis data harus akurat, cepat direspon, dan transparan. Jika pelayanan sudah bisa didigitalisasi tetapi masih dijalankan secara manual atau tatap muka, hal itu justru berpotensi menimbulkan ketidakefisienan," tambah Bambang.
Melalui kegiatan identifikasi kebutuhan ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berharap pemetaan masalah dan proses bisnis di 7 OPD terkait dapat teridentifikasi secara presisi. Langkah ini diharapkan mampu mengakselerasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Acara dilanjutkan dengan diskusi langsung dari OPD dan mahasiswa UGM.