Atasi Stunting, Pemkab Kulon Progo Segera Bentuk Pokja

Kebijakan Kabupaten Kulon Progo menuju zero stunting pada 2030 masih terus diupayakan. Hal ini sesuai dengan program – program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perguruan Tinggi untuk ikut berperan untuk menurunkan jumlah kasus stunting di Kulon Progo.

Dinas Kesehatan Kulon Progo menggelar Sosialisasi pembentukan dan penguatan Kelompok kerja (Pokja) penurunan Stunting tingkat Kecamatan, di Ruang Sermo, kompleks Pemkab Kulon Progo. Jumat (6/9/2019). Pembentukan Pokja akan di dampingi dari Perguruan Tinggi (PT) UGM serta mereview Perbup penanganan stunting.

Tim Gizi Kesehatan FK-KMK UGM Dr. Toto Sudargo, SKM, M.Kes saat memberikan materi menjelaskan Pemerintah menunjuk UGM untuk mendapingi Kabupaten Kulon Progo terkait dengan masalah stunting. Kulon Progo termasuk Kabupaten yang sudah melaksanakan tahapan – tahapan dalam penanganan stunting.

“Di Kulon Progo tahapan tersbut sudah dilalui, dalam hal ini pembuatan Perbup Stunting, serta mulai melakukan evaluasi hal – hal apa saja yang belum masuk dalam Perbub tersebut, tahapan ini dinilai sangat bagus karena komitmen Pejabat di Kulon Progo lebih cepat,” jelasnya.

Toto Sudargo mengusulkan dalam Perbup ada pembentukan Pokja stunting di tingkat Kecamatan dan Desa. Agar Kecamatan dan Desa dalam pembuatan peraturan Pokja dapat mengacu pada Perbup tersebut, tujuan pembentukan Pokja menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatannya. Pembentukan Pokja tersebut sangat diperlukan karena diminta oleh empat Kementerian yakni Kemendes, Kemendagri, Pendidikan dan Kesehatan.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Jumanto, S.H., mengatakan pembentukan Pokja akan dilakukan mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.  

“Sekilas untuk komitmen pencegahan stunting pada lima pilar yakni pertama komitmen dan disiplin pimpinan, kedua kampanye nasional dan komunikasi perubahan prilaku, ketiga konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, Daerah dan Desa, keempat Gizi dan ketahanan pangan, ke lima pemantauan dan evaluasi,” jelasnya.

Jumanto menambahkan bebrapa yang sudah dilakukan di Kulon Progo untuk pencegahan stunting diantranaya penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), sosialisasi penanggulangan stunting, pelacakan balita stunting serta Pembentukan Perbup No. 37 Tahun 2018 tentang penanganan stunting nantinya akan ada review Perbup tersebut.

Kegiatan pendampingan untuk pembentukan Pokja pada program stunting akan ditempatkan di wilayah lokus stunting oleh PT. Untuk 10 Desa lokus Stunting di Kulon Progo diantaranya Karangsari, Sendangsari di Kecamatan Pengasih, Donomulyo di Kecamatan Nanggulan, Nomporejo di Kecamatan Galur, Tuksono di Kecamatan Sentolo, Kebonharjo, Pagerharjo, Sidoharjo, Gerbosari dan Ngargosari di Kecamatan Samigaluh.

Nantinya setiap Desa akan ditempatkan pendamping di setiap Puskesmas di Kecamatan pada Agustus sampai November 2019, Pendampingan dengan melaksanaan program intervensi dan kegiatan terkait stunting di desa lokus dan Pendampingan posyandu sasaran (3 posyandu per desa). MC Kulon Progo/hry

 

 


Related Articles