Visitasi KID DIY Sebagai Unsur Pembinaan Badan Publik

Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menggelar visitasi monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi 2019 di 13 Badan Publik terpilih di Kulon Progo. Selasa (3/9/2019). Visitasi selama tiga hari dimulai 3 September sampai dengan 5 September 2019.

Visitasi dilakukan pada masing – masing badan publik terpilih sesuai skoring terkait dengan pemeringkatan badan publik. Badan publik tersebut adalah PPID Utama Kabupaten Kulon Progo, OPD diantaranya Dinas Kominfo Kulon Progo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kulon Progo, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetarung) Kulon Progo dan Pengadilan Agama Wates. Untuk BUMD yang masuk adalah PD Bank Pasar Kulon Progo, PD Aneka Usaha dan PT. Selo Adikarto (SAK), serta untuk Kecamatan ada Kecamatan Pengasih, Nanggulan, Sentolo, Samigaluh, dan Girimulyo.

Kepala Dinas Kominfo Kulon Progo Drs. Rudiyatno, M.M mengungkapkan adanya visitasi monev ini terdapat unsur pembinaan, membandingkan dengan yang lain, harapanya penilaian ini dapat sebagai contoh serta sharing perihal visitasi selain itu, Visitasi dilakukan untuk mengukur Komitmen, Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Konsisten terhadap Keterbukaan Informasi Publik.

Sementara itu, Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KID DIY Suharnanik Listiana,S.Sos selaku tim visitasi mengatakan Visitasi pada badan publik sangat penting dilakukan  untuk melihat secara langsung pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang sudah terpilih. Instrumen penilian keterbukaan informasi publik diantaranya informasi wajib disediakan secara berkala, informasi serta merta dan informasi wajib yang disediakan setiap saat. 

“Badan publik saat visitasi harus ada 10 dokumen di badan publik sebelum diminta diantaranya adalah SK penunjukan PPID, SK penunjukan PLID, dokumen daftar informasi publik terbuka pada 2017 – 2018, dokumen daftar informasi publik yang dikecualikan 2017-2018, dokumen laporan kinerja semester 1 pada 2019 dan lain sebaginya,” ujar Nanik.

Sebagai Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada badan publik negara pada wilayah DIY yang bekerja sama dengan KID DIY. Hal ini penting dilakukan agar badan publik memiliki pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan masing – masing dalam mengelola informasi publik. MC Kulon Progo/hry.


Related Articles