PKBI Jembatani Komunitas Marjinal di Kulon Progo

Pengurus Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Kulon Progo, di wakili anggota PKBI DIY Muklis Hidayat R melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di ruang Rapat Kiskendo, Kompleks Pemkab Kulon Progo. Kamis (22/8/2019).

Dalam pertemuan tersebut membahas beberapa hal terkait dengan pelarangan aktifitas para pengamen waria hingga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) oleh Polisi Pamong Praja (Satpol PP), karena beroprasi mengamen di Alun – alun Wates dan lampu Merah di Kulon Progo.

Anggota PKBI DIY Muklis Hidayat R mengatakan PKBI memiliki program pengorganisasian di seluruh PKBI cabang, ada program pengoranisasian komunitas desa dan remaja dan program komunitas yang dimarjinalkan seperti pekerja sex, waria, remaja jalanan. Audiensi ini untuk menjembatani mereka memperjuangangkan hak dasar mereka sebagai warga negara termasuk mendapatkan pekerjaan,.

“Sebenarnya kami ingin mempertemukan komunitas yang berbeda ini memiliki kesamaan dalam perjuangan hak dan kewajiban, karena mereka memiliki hak dasar yakni pekerjaan dan itu kadang tidak terlayani, kemudian kami dorong ke mereka untuk memperjuangkan sendiri, kami hanya memfasilitasi proses – proses seperti ini untuk bertemu dengan pemerintah,” jelasnya.

Muklis menamabahkan berdiskusi dengan Pemerintah kemudian audiensi dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) kemudian berkaitan dengan isu tersebut, supaya aspirasi komunitas tersebut tersalurkan.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Drs. Jazil Ambar Was’an mengatakan pada prinsipnya yang menjadi aspirasi mereka kami bisa menampung.

“Ini kan sifatnya baru audiensi, kami belum lengkap untuk OPDnya, tentu saja ntuk merealisasikan apa yang menjadi kehendaknya kami harus berdiskusi lebih lanjut beberapa OPD karena Alun-alun yang mengelola bukan hanya satu OPD saja,” kata Jazil.  

Jazil Ambar menambahkan harapanya tentu saja karena sama – sama warga Kulon Progo dan saudara kita,  dapat diakomodir entah bentuknya dan fisiknya serta kegiatan yang seperti apa kita belum dapat sampaikan.

Kepala Satuan (Kasat) Satpol PP Kulon Progo Drs. Sumiran mengatakan Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. “Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, jadi kami hanya menjalankan tugas tersebut,” jelasnya.

Harapanya dengan audiensi tersebut aspirasi dapat tersalurkan, terkait  dengan perjuangan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. MC Kulon Progo/hry


Related Articles