Peran Diskominfo Dalam Road Map Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya melakukan perubahan sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi publik yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus lebih fokus dan menyusun tahap-tahap untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur serta meningkatkan kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui perubahan secara terencana, bertahap, dan terintegrasi. Reformasi meliputi : Reorganisasi administrasi atau aspek institusional (kelembagaan) dan reformasi perubahan sikap, perilaku, dan nilai orang-orang yang terlibat dalam proses reformasi.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mewujudkan Visi RPJMD : “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”, telah menentukan 6 (enam) Misi untuk mencapainya. Salah satu misinya adalah mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance.

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi misi utama bagi pemerintah yang demokratis. karena esensi otonomi daerah adalah meningkatkan : Public service function (fungsi pelayanan masyarakat), development function (fungsi pembangunan) dan protection function (fungsi perlindungan).

Paradigma pemerintahan yang baik mempunyai arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat diukur dan dinilai kinerjanya dengan menggunakan “indikator-indikator pemerintahan yg baik” :

  1. Demokrasi, desentralisasi, dan peningkatan kemampuan pemerintah;
  2. Hormat terhadap hak azasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum;
  3. Partisipasi rakyat;
  4. Efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintahan dan administrasi publik;
  5. Perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan;
  6. Komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar.

Menurut Sekretaris Dinas (Sekdin) Kominfo Heri Darmawan A.P., M.M sesuai tugas dan fungsi dalam rangka membantu mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih bebas dari KKN, akuntabel, netral, membackup sistem penyelengraan pemerintahan yang didukung teknologi informasi, layanan informasi komunikasi yang update, untuk keterbukaan informasi publik.

Beberapa indikator dalam rangka roadmap reformasi birokrasi, akan dilaksanakan secara optimal melalui lima hal :

  1. Proses penyelenggaraan pelelangan dengan seleksi umum, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara online, secara rutin setiap tahun.
  2. Adanya pusat layanan pengaduan masyarakat melalui lapor harus disosialisasikan secara masif agar masyarakat sadar informasi dan Kominfo berperan menjembatani antara masyrakat dan pemerintah.
  3. Layanan informasi berbasis web, sehingga keterbukaan informasi dapat terwujud
  4. Penyajian informasi sesuai dengan syarat – syarat mendasar pada UU keterbukaan informasi yang telah disesuikan dengan ketentuan berlaku.
  5. Adanya pusat layanan informasi publik, dengan tolak ukurnya adanya peran PPID di setiap OPD dan Desa.

Related Articles