Penulisan Tata Naskah Dinas di OPD Dinilai Masih Kurang Pas

Kemampuan menyusun naskah dinas sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku mutlak dimiliki setiap pegawai instansi pemerintah. Sekretariat Daerah kulon Progo menggelar Sosialisasi penerapan tata naskah dinas di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kulon Progo. Di Ruang Sermo kompleks Pemkab Kulon Progo, Rabu (17/7/2019). Penerapan tata naskah dinas merupakan alat komunikasi kedinasan resmi untuk mejalankan tugas dan fungsinya karena selama ini penulisan naskah masih kurang.  

Hadir dalam acara tersebut narasumber dari Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo, Sarji, S.IP., M.AP., dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Ketatalaksanaan Setda Kulon Progo Farida Ariyani, SH., yang dihadiri seluruh OPD di Pemkab Kulon Progo.

Sarji dalam pemaparannya menjelaskan terkait tata naskah dinas dengan dasar hukum diantaranya sebagai berikut UU No.23/2014 tentang pemerintah daerah, Permendagri No. 80/2015 tentang produk hukum daerah, dan Perbub Kulon Progo No.60/2010 tentang Pedoman tata naskah dinas Pemerintah Daerah.

“Latar belakang tata naskah diantaranya mewujudkan tertib administrasi pemerintah, mendukung kelancaran komunikasi tertulis pada penyelenggaraan pemerintah, serta penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan intansi pemerintah belum terpadu,” jelasnya.

Sarji menambahkan penulisan tata naskah harus menekankan asas dan prinsip tata naskah diantaranya efisiensi dan efektif, akuntabilitas, kecepatan dan ketepatan sehingga dari segi isi, format, keabsahan dapat di pertanggung jawabkan. Selain itu dalam sosialisasi dijelaskan beberapa penggunaan kalimat efektif, jenis surat, penggunaan atas nama (an) yang benar, penggunaan ukuran kertas dan batas waktu kecepatan penyerahan surat.

Sementara itu, Farida Ariyani mengatakan terkait tata naskah dinas, termasuk dalam monev di Setda kulon Progo tentang  prodak tata naskah dinas.

“Mengingat bahwa beberapa pada tahun terahkir kami melihat produk tata naskah dinas khusunya di OPD masih banyak yang masih kurang pas dengan Perbub Kulon Progo No.60/2010 terutama pada di paraf,” kata Farida.

Farida Ariyani menambahkan karena banyak sekali ditemukan yang tidak sesuai dan masukan dari OPD untuk disosialisasikan kembali untuk mengingat kembali keilmuan kita, tentang tata naskah, walau sepele tapi jika dipakai pada nominal angka dikhawatirkan jika paraf salah imbasnya akan ada. Dan meluruskan kembali sesuai dengan Perbub. Karena ada penemuan di Perpus arsib tata naskah dipemda belum sesuai dengan arsip.

“Diharapkan melalui kegiatan ini kesalahan dalam penyusunan naskah dan surat dinas tidak lagi terulang,” ungkapnya. MC Kulon Progo/Hry.


Related Articles