Wakil Bupati Kulon Progo Jabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati

Resmi dilantik menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Pusat, di Ruang Auditorium Graha Kencana BKKBN Jl. Permata No.1 Halim Perdana Kusuma Kota Jakarta Timur. Senin (1/7/2019). Bupati Kulon Progo dr.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) akan melepas jabatannya sebagai Bupati usai pelantikan. Pergantian kepemimpinan di Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo segera dilakukan, digantikan Wakil Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo.

Ditemui di Kantornya, Kamis (4/7/2019) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Drs. Nur Wahyudi, M.M, mengatakan berdasarkan  Undang – undang (UU) nomor 23 tahun 2014 yang diubah menjadi UU nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah maupun Wakilnya dilarang merangkap jabatan.

“Dengan dilantiknya Hasto sebagai Kepala BKKBN, secara otomatis jabatan Bupati di Kulon Progo gugur. Kemudian jabatan Bupati akan diisi oleh Wakil Bupati Kulon Progo sebagai Pelaksana Tugas (Plt),” kata Nur Wahyudi.

Lebih lanjut, Nur Wahyudi menjelaskan Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo menjalankan tugas sebagai PLT hingga pengukuhan dirinya menjadi Bupati definitif. Proses ini dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan. Untuk teknisnya, dimulai dari Hasto mengajukan surat pengunduran diri sebagai Bupati, kemudian ditindaklanjuti melalui  rapat paripurna DPRD Kulon Progo. Hasil rapat akan di ajukan kepada Mendagri lewat Gubernur DIY.

“Namun jika DPRD tidak menyampaikan usulan terhitung Bupati berhenti, Gubernur dapat langsung menyampaikan surat pengunduran Bupati ke Menteri, kalau kondisi tidak normal. Setelah Mendagri menindaklanjuti usulan akan dilanjutkan pengukuhan Bupati definitif ,” kata Nur Wahyudi.

Nur Wahyudi menambahkan setelah penetapan Bupati definitif disahkan, dilanjutkan dengan pemilihan Wakil Bupati dengan melibatkan KPU Kulon Progo dan sejumlah partai pengusung Hasto Tedjo saat Pemilu Kepala Daerah 2017. Pengusulan calon maksimal dua orang dari koalisi partai manapun.

“Nantinya dua calon Wabup akan dirapatkan dalam rapat paripurna DPRD Kulon Progo dan ditentukan salah satu calon terbaik. Sementara untuk hasil disampaikan ke Mendagri melalui Gubernur DIY dan pengukuhan resmi Dari calon Wabup ke Wabup,” pungkas Nur Wahyudi.  

Sementara itu, Ketua KPU Kulon Progo, Ibah Muthiah, S.H., M.SI. mengatakan belum memahami tentang regulasi yang dipakai, perihal keterlibatan KPU dalam pemilihan Wakil Bupati. KPU sendiri siap jika dilibatkan dalam pemilihan.

“Saya sendiri kurang mengerti aturan yang dipakai, proses pemilihan itu, KPU merupakan salah satu verifikator data calon Wakil Bupati, Namun tergantung dengan calon Wakil Bupati apakah orang baru atau lama, jika orang lama KPU dapat melakukan veritifikasi data yang bersangkutan, jika orang baru KPU belum ada,” kata Ibah. (MC Kulon Progo)


Related Articles