Optimalkan Website Desa sebagai Indikator Pencegahan Korupsi

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kulon Progo menyelenggarakan Pelatihan Layanan Administrasi Desa Berbasis Sistem Informasi Desa (SID) tahap ke lima di ruang Binangun IV, kompleks Pemda Kulon Progo, Selasa (9/4/2019). Pelatihan dihadiri 20 Desa se-Kulon Progo terdiri dari Kecamatan Wates, Temon, Sentolo, Lendah, Kokap, Girimulyo, Galur dan Pengasih.

Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Kulon Progo Drs.Rudiyatno, MM., Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi Arita Handiyati, S.STP., M.Eng., Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD Dalduk KB) melalui Kepala Seksi Keuangan dan Pendapatan Desa Joko Sunanto, SH.

Dalam sambutannya Rudiyatno mengatakan Implementasi SID merupakan indikator keberhasilan Internet of Thing (IoT). Pelatihan Layanan Administrasi Desa Berbasis SID sudah masuk tahap ke lima yang ditargetkan pada 87 desa di Kulon Progo.

“Kita ingin Desa dalam memberikan layanan secara optimal, ada kemudahan, validitas, obyektifitas data, dengan cepat, akurat, mudah dan benar. Data dari Desa dapat terintegrasi, dari pemerintah Kabupaten melalui satu pintu layanan OPD. Supaya desa memiliki layanan yang lebih baik lagi dan tidak ada data yang tidak berbeda – beda,” kata Rudi.

Rudi menambahkan bahwa setelah pelatihan ini optimis mampu diterapkan di setiap pemerintahan Desa. Nantinya dapat mempermudah pekerjaan seperti layanan surat dengan masyarakat. Implementasi teknologi ini akan mempermudah dalam bekerja. Progres implementasi sistim informasi agar lebih cepat berkualitas, memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat.

Sementara itu Joko Sunanto mengatakan pelatihan ini sebagai transparansi informasi publik pada pemerintah Desa. Keterbukaan informasi melalui website Desa akan membuka wawasan masyarakat sehingga tidak terjadi konflik dengan pemerintah Desa.

“Kami menyatukan presepsi antara Desa yang ada di utara sampai selatan, dari barat  sampai timur di Kulon Progo. Dulu pernah ada website Desa namun faktanya mati suri sehingga informasi tidak dapat tersampaikan,”

Joko Sunanto menambahkan adanya website desa perlu dioptimalkan sebagai indikator untuk pencegahan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Website desa menjadi tolak ukur pemerintahan Desa yang bersih, keterbukaan informasi melalui website Desa seperti pengeluaran Desa, penggunaan dana Desa.

Terkait website Desa jika memerlukan pembiayaan dapat mengangarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jangan sampai tim yang sudah dibentuk tidak melakukan update kegiatan penyelengaraan pemerintahan Desa  di website.

Pelatihan Layanan Administrasi SID dalam mengelola website akan didampingi dari Diskominfo Kulon Progo bidang Aplikasi informatika (Aptika). Dalam pelatihan layanan administrasi ini tentu ada kendala yang dihadapi seperti SDM, latar belakang keilmuannya karena beberapa perangkat desa bukan dari bidang TI, dan belum begitu akrab menggunakan teknologi komputer. Dengan pelatihan ini dapat memberikan kemudahan bagi Desa, baik dari sisi akurasi, maupun kecepatan pelayanan.


Related Articles