Perhatian Pemerintah Kulon Progo Terhadap Para Tenaga Kerjanya

Wates – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Kulon Progo kali ini bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo. Acara yang belangsung pada 17 Oktober ini adalah acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan DIY dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo. Kerjasama yang dimaksud adalah peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pemberi kerja/pelaku usaha di Kabupaten Kulon Progo.

Support dukungan dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo cukup besar kepada kamu. Terbukti beberapa waktu lalu sudah kita tanda tangani peraturan Bupati kemudian MoU (Memorendum of Understanding ) dengan Dinas Perizinan dan saat ini dengan Dinas Tenaga Kerja” ujar Aniul Kholid selaku ketua BPJS Ketenagakerjaan cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat membuktikan bahwa pemerintah daerah Kulon Progo menaruh perhatian yang besar pada seluruh tenaga kerja yang bekerja di instansi pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Seperti yang diketahui BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja. Ditemui usai penandatangan Perjanjian Kerjasama Sofia Nur Hidayati, S.E mengatakan “BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga negara yang program-programnya juga tentunya program-program negara. Dalam hal ini kita tidak bisa sendirian, ada dinas teknis. Terkait dengan itu, untuk itu kita menggandeng untuk bisa mengoptimalkan, memaksimalkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan khususnya Kabupaten Kulon Progo.

Acara yang diadakan di Rumah Makan Bu Hartin Jalan Sutijab, tidak hanya penandatanganan surat perjanjian, tetapi juga memberikan santunan kematian untuk Bapak Widayat yang merupakan perangkat Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Di akhir acara ahli waris Bapak Widayat diberikan santunan sebesar Rp 24.000.000,00. Ini adalah salah satu bukti manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

“Keberhasilan jaminan sosial ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja sangat bergantung pada Komitmen Penyelenggara Negara oleh karena itu dibutuhkan dorongan, edukasi yang massif dan berkelanjutan yang luas, peran pemerintah dibutuhkan untuk memperkuat BPJS Ketenagakerjaan,” kata Asisten Pemerintah dan Kesra, Jumanto, S.H. Acara ini turut mengundang Asisten Pemerintah dan Kesra, Kepala Dinas Perijinan dan Pelayanan Terpadu, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala BPJS Ketenagakerjaan DIY, Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda Kulon Progo, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kulon Progo, Dinas Komunikasi dan Informasi Kulon Progo, Bappeda, Apindo, dan HIPTK. 


Related Articles