Penandatangan Nota Kesepahaman dan Launching Program BPJS Ketenagakerjaan Kulon Progo

Penandatangan nota kesepahaman Pemkab Kulon Progo, Kepala Kepolisisan dan Kepala Kejaksaan negeri Kulon Progo, serta launching program BPJS ketenagakerjaan bertempat di aula Adikarta Komplek Pemda Kabupaten Kulon Progo, Senin (27/8).

Kegiatan launching program BPJS Ketenagakerjaan oleh Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo meliputi jaminan kecelakaan kerja untuk melindungi dari resiko kecelakaan yang ada. Jaminan hari tua, layaknya seperti tabungan tetapi tidak ada biaya tidak ada potongan apapun dan tidak ada pajak. Jaminan pensiun, pensiun berkala diberikan setiap bulan  dan pensiun secara sekaligus  apabila belum memenuhi syarat untuk pensiun berkala maka diberikan pensiun sekaligus yaitu pensiun yang diberkan secara langsung.

Bupati kulon progo, Hasto Wardoyo menyampaikan terimakasih kepada pihak BPJS yang telah memberikan perhatian pada Kabupaten Kulon Progo.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sudarmanto menyampaikan laporan tentang mewujudkan tata kelola dana desa yang tertib dan akuntabel untuk memberikan standar dan tolak ukur dalam pembinaan perangkat desa. Saat ini pemerintah daerah sedang dan telah mempersiapkan regulasi daerah untuk penguatan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan desa oleh karena itu untuk mendukung itu nanti akan diadakan fakta integritas oleh OPD terkait.

“Kedepan desa tidak ada yang terlambat dalam menjalankan siklus penyelanggaraan pemerintahan desa. Untuk tahun 2018 dari 87 desa yang ada, untuk desa yang bisa tepat waktu menetapkan APBDes dan mencairkan ADD secara rutin perbulan sejak januari untuk yang pertama 13 desa tepat waktu. Kemudian 28 desa baru bisa menetapan dan mencairan ADD bulan februari, 27 desa pada bulan maret, 8 desa bulan april dan ada satu desa yang penetapan dan perencanaan ADD pada bulan mei ”ujarnya.

Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa akan berusaha untuk tidak ada yang terlambat dalam penetapan APBDdes 2019. Sehingga seluruh camat dan kades dapat mejalankan tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa dengan baik, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kepala kepolisian Resort Kulon Progo, Anggara nasution mengapresiasi kepada pemerintah Kulon Progo dalam penandatanganan pengawasan dana desa. Penandatanganan mou untuk menjamin bagaimana dana desa tersebut bermanfaat,tepat sasaran dan sebagai sarana untuk menjamin kesejahteraan masyarakat hingga pengelolaan dana desa betul betul mampu memberikan manfaat pada masyarakat seluas luasnya.

“Kepolisian melalui Bhabinkamtibmas dengan bersama kepala desa, pemerintah setempat untuk menjamin terselenggaranya penyaluran dana desa sesuai harapan yang disampaikan”ujarnya.

Kesepakatan pelaksanaan penggunaan dana desa termasuk pada pengawasannya di tingkat pemerintah merupakan bagian rutin dan terjadwal, yang memang harus di komunikasikan bersama menyiapkan data bersama sehingga pelaksanaan pengawasan sudah merupakan pengawasan rutin yang sudah tidak memerlukan suatu hal yang perlu dikejar-kejar.

Dengan pengawasan dana desa yang memang menjadi peruntukan sudah harus dapat diterima manfaatnya yang seluas luasnya, semakin banyak yang mengawasi semakin tertib dan teratur. Pada prinsipnya kepolisian kejaksaan melakukan pengawasan secara formalitas dan admidnistrasi. 


Related Articles