Kemenko Polhukam RI Kunjungi Pemkab Kulon Progo

Kemenko Polhukam (Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja di Pemkab Kulon Progo, bertempat di Ruang Rapat Menoreh. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melaksanakan pemantauan, inventarisasi data dan permasalahan-permasalahan Pelayanan Publik di daerah khususnya Kabupaten Kulon Progo. Rombongan tersebut dipimpin oleh Drs. Agung Pratistno, M.Si. selaku Asisten Deputi Koordinator Peningkatan Pelayanan Publik. (22/11/2017).  

Pelayanan Publik di daerah Kulon Progo meliputi banyak hal namun dalam kegiatan tersebut dititikberatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, RSUD Wates serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Hasto Wardoyo selaku Bupati Kulon Progo menyampaikan terkait dengan Kesehatan sejak tahun 2012 masyarakat dapat berobat tanpa terkecuali yang terpenting penduduk KP baik yang mempunyai BPJS maupun yang tidak mempunyai BPJS maka kita buatkan dengan Jamkesda, kebijakan tanpa kelas artinya jika kelas tiga penuh dapat menempati yang tidak penuh tanpa menghitung kelas satu dan kelas dua. Setiap Puskesmas sudah BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sehingga dapat mengelola uang sendiri tanpa harus setor ke Pemda, hal ini agar pelayanan Puskesmas dan Rumah sakit dapat dekat dengan rakyat. Kemudian baliho-baliho yang berkaitan dengan rokok kami lepas semua. Menggelorakan bela beli Kulon Progo agar masyarakat bangga untuk membeli produk lokal Kulon Progo.

Tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Sebagai Role Model Pelayanan Publik sesuai Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 191 Tahun 2016 Tentang Penetapan 59 Kabupaten/Kota Sebagai Role Model Penyelenggaran Pelayanan Publik dari Dinas Pelayan Modal dan Pelayanan Terpadu ialah Pelibatan masyarakat dalam penyusunan Standar Pelayanan, penetapan Standar Pelayanan, serta publikasi Standar Pelayanan yang meliputi Publikasi Maklumat Pelayanan, Publikasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Pengusulan pembangunan gedung PTSP baru dan sudah disetujui dan tercantum dalam KUA-PPAS 2018 (papar Drs. Suwarna, M.Si. selaku sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu).

Sedangkan Drs. Djulistyo selaku kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memaparkan bahwa kami berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dengan membangun gedung baru untuk menambah ruang pelayanan yang sudah ada, termasuk kursi tunggu, AC, mesin antrian dan berupaya selalu memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat dengan peluncuran pelayanan adminduk 3 in 1 (three in one) untuk pelaporan peristiwa kelahiran dan kematian, serta Menyediakan air minum dan permen bagi pemohon, sesuai saran dari Tim Evaluasi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi mulai tahun 2018. 


Related Articles