Forum Komunikasi Sandi Daerah DIY

Forkomsanda DIY kembali mengadakan pertemuan, yang diadakan setiap 3 bulan sekali dan kali ini dilaksanakan di Kulon Progo dengan topik pembahasan tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi (18/10). Ada 55 peserta Forkomsanda DIY, diantaranya dari Lembaga Sandi Negara, Forkomsanda DIY, Biro Umum dan Protokol Setda DIY, Unit Sandi Polda DIY, Unit Sandi Korem 072, Unit Sandi Lanal DIY, Unit Sandi Lanud Adi Sucipto, Unit Sandi AAU DIY, Unit Sandi Danhanud Paskhas TNI AU, Unit Sandi Kejati DIY, Kabag Pelayanan Biro Umum dan Protokol Setda DIY, Kasubag Santel Biro Umum dan Protokol Setda DIY, Unit Teknis Persandian Kabupaten se-DIY, Unit Sandi Polresta DIY, Unit Sandi Polres se-DIY, Unit Sandi Sat Radar 251 TNI AU, Koordinator Pengelola Museum Sandi Yogyakarta, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kulon Progo.

 

Buwana Jaya, M. Kom.,  selaku perwakilan dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) mengatakan tentang keprihatinan akan persandian, harapannya setiap instansi daerah berbagi ilmu persandian dan berkenan untuk mensosialisasikan persandian agar dapat dikenal dikalangan instansi-instansi daerah. Sesuai Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 Lembaga Sandi Negara mengalami perubahan numenklatur kelembagaan menjadi BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) yang memiliki tugas yang lebih luas diantaranya keamanan siber, persandian, infrastruktur publish nasional.

 

Acara dilanjutkan penyampaian materi dari Forkomsanda DIY oleh Uni tentang BSSN, sertifikat elektronik, dan klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi. Otline pertama yang disampaikan yaitu keterbukaan informasi publik, urgensi informasi, tatacara klasifikasi informasi, kesempatan terakhir praktik mandiri klasifikasi informasi. Dasar hukum keterbukaan informasi publik adalah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dasar hukum yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dari Undang–undang KIP. Ketiga Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian informasi publik serta Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 tahun 2016 tentang klasifikasi tingkat kerahasian informasi.

 

Informasi menurut definisi di Undang-undang KIP yaitu keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan pesan. ”Seiring dengan perkembangan jaman, saat ini sedang popular informasi elektronik” ujar Uni. Informasi perlu diamankan karena informasi merupakan asset strategis bagi setiap individu, organisasi bahkan negara, sehingga negara menjamin hak-hak kerahasian informasi baik individu, negara maupun organisasi tertentu.


Related Articles