Multi Stakeholder Forum2019, PLN Jawa Tengah dan DIY Menandatangani Deklarasi Integritas di Kabupate

Kulon Progo- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar kegiatan Multi Stakeholder Forum 2019 di Kabupaten Kulon Progo pada Senin (7/10) yang bertempat di Aula Adikarta Komplek Pemkab Kulon Progo.

Acara ini baru pertama kali dilaksanakan di Kulon Progo dalam acara ini juga ada penandatanganan deklarasi intergritas bersama para stakeholder yang hadir. Penandatanganan deklarasi integritas dipimpin oleh Manager Unit Pelaksana Pelanggan (UP3) PLN Yogyakarta, Eric Rossi Pryo Nugroho  dan diikuti oleh jajaran lainnya beserta stakeholder, mulai dari Pemkab Kulon Progo, RSUD Wates, Polres, Kodim, Kejaksaan, DPMPTSP, BPBD,Lembaga Inspeksi Teknik, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Kebudayaan, Diskominfo, Dinpar, Dishub, DLH, Dinas ESDM, BPKAD, dan Satpol PP Kabupaten Kulon Progo.

Eric menjelaskan acara ini bertujuan untuk mengelola listrik secara integritas untuk itu perlu dukungan dari stakeholder terkait. Dengan demikian dalam mengelola kelistrikan dapat memberikan pelayanan terbaik.

“Dalam rangka menerima masukan kritikan dan keluhan yang akan disampaikan kepada PLN untuk lebih baik lagi. Mungkin layanan yang kami berikan dari tahun 2018 sampai 2019 masih ada kekurangan dan perlu ditingkatkan perlu masukan dari Bapak Ibu sehingga pelayanan kami kedepannya bisa lebih baik lagi”,ujarnya.

Asisiten Daerah II Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, Ir. Bambang Tri Budi  Harsono MM mengatakan semua kegiatan perlu adanya listrik untuk itu perlu perbaikan layanan listrik yang lebih baik oleh PLN.

“Dan kita ketahui semua aktivitas semua perlu listrik dan jika kondisi listrik mati maka seolah-olah kehidupan berhenti. Kita berharap untuk masukan-masukan untuk pihak PLN sehingga pelayanan PLN makin hari makin baik”, ujarnya.

Berikut isi deklarasi integritas PT PLN (Persero) Regional Jawa Tengah dan DIY:

  1. Mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan curang.
  2. Tidak menerima, meminta, atau melakukan pemberian secara langsung atau tidak tidak langsung berupa suap, gratifikasi yang dianggap suap, hadiah atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
  4. Siap memberikan informasi apabila mengetahui adanya indikasi perbuatan curang maupun KKN dan siap melaporkan perbuatan penyimpangan integritas tersebut dengan tetap turut menjaga kerahasiaan

 atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

  1. Bila kami melanggar hal-hal tersebut di atas, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. MC Kulon Progo/Ajeng/Dhena

Related Articles