Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY menggelar workshop pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba di tingkat Intansi Pemerintahan. Di Yogyakarta, Selasa (26/3/2019). Dihadiri sekitar 15 Intansi pemerintah di Kabupaten Kulon Progo.

Turut hadir Kepala Bidang Umum BNNP DIY Drs. Setia Pranata M.Eng,. Ka. Sie Dayamas BNNP DIY Aris Subagya, S. Sos., Selain itu juga hadir narasumber dokter Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grasia DIY dr. Akhmad Akhadi S, M.PH., Inspirator dan Motivator Erick Hadi Saputra S.Kom., M.Eng., dan Comunication department UGM dr. Muhamad Sulhan.

Kepala Bidang Umum BNNP DIY Setia Pranata mengatakan dalam rangka pengembangan kapasitas sekaligus meningkatkan pembinaan dan sosialisasi agar diterima seluruh OPD yang ada di Kulon Progo. Karena berkaitan dengan darurat narkoba sehingga keluarlah Intruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) No. 6 tahun 2018. Setelah dilakukan sosialisasi ini, diharapakan aksi Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)  segera dilakukan di masing-masing Intansi.

"Seperti deteksi dini atau tes urine di masing-masing Intansi serta pembentukan Satgas anti narkoba. Selain itu kita bersama – sama secara menyeluruh, berkesinambungan mulai dari bawah sampai kelembagaan di pusat. Tentunya  bekerja bersama – sama untuk menuntaskan darurat narkoba. Sehingga kita yakin semua OPD yang ada di Kulon Progo tentunya dapat menyemarakan, kita bisa melawan untuk narkoba,” jelasnya.

Setia Pranata menambahkan adanya NYIA nantinya, Pemda segera membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Karena di DIY baru ada di Kota, Sleman dan Bantul. Kami dari BNNP sudah menego Pemda Kulon Progo untuk bisa membentuk BNNK walaupun baru tahap moratorium tentang BNNK kota atau Kabupaten.

Mengingat keberadaan NYIA di Kulon Progo sangat penting dan menjadi celah masuk peredaran narkoba. Nantinya BNNK Kulon Progo yang kita ajukan ke pusat mendapat lampu hijau, sehingga BNNK Kulon Progo dapat di bangun, walau prosesnya panjang.  Tentunya NYIA yang sudah disiapkan, BNNK pun juga harus di persiapkan.

Sementara itu salah satu narasumber dokter RSJ Grasia DIY dr. Akhmad Akhadi menjelaskan pecandu perlu adanya rehabilitasi, kecanduan adalah sakit, rehabiltasi mampu mengendalikan peredaran narkotika serta merupakan perintah peraturan perundagan No. 35 Tahun 2009 pasal 54 tentang narkotika.

"Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,”

Diharapkan seluruh lapisan masyarakat dan semua golongan untuk ikut terlibat aktif dalam mengawasi peredaran narkotika di masing – masing daerahnya. Pengembangan harus di tingkatkan sehingga semuanya menerima dan bersinergi untuk bekerja bersama – sama melawan narkoba.