Sengketa Informasi terhadap Pemerintah Desa (Pemdes) terkait permasalahan pertanahan banyak masuk di Komisi Informasi Daerah (KID) DIY. Sengketa tersebut terjadi di Kabupaten Sleman dan pernah terjadi di Kabupaten Kulon Progo yakni di Desa Glagah Kecamatan Temon, Desa Bojong Kecamatan Panjatan  di tahun 2017.

Sengketa tersebut terjadi dikarenakan Pemdes selaku Badan Publik masih belum banyak mengetahui adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Untuk meminimalisir terjadinya sengketa informasi di kabupaten Kulon Progo, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kulon Progo menggelar Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa di Balai Desa Kedundang, Temon. Selasa (26/3/2019).

Diakui oleh salah satu perwakilan dari Desa Karangwuni, Muh. Subkhan, S.IP. bahwa keberadaan Komisi Informasi belum banyak diketahui oleh Pemdes. Selama ini jika ada permasalahan informasi terkait pertanahan yang tidak bisa ditangani cenderung dilaporkan ke Ombudsman.

“Nampaknya Komisi Informasi kurang sangar, jadi kami kalau ada permasalahan terkait tanah lapornya ke Ombudsman. Setelah adanya sosialisasi ini baru mengerti bahwa Komisi Informasi menangani sengketa informasi,” ujarnya.

Sementara itu Ketua KID DIY, Hazwan Iskandar Jaya, S.P. mengungkapkan sengketa informasi yang terjadi di DIY kebanyakan tentang pertanahan, maka perlu dibentuk PPID Desa di masing-masing kabupaten yang ada di DIY. Sesuai dengan UU Desa bahwa keterbukaan informasi mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

“PPID Desa akan memudahkan masyarakat dalam mencari informasi yang cepat, tepat, akurat dan mudah didapat. Jika Pemdes sudah membentuk PPID Desa, maka akan mendorong pengelolaan badan publik menjadi lebih baik dan pelayanan informasi lebih optimal,” kata Hazwan.

Hazwan menambahkan terkait pengelompok informasi publik dibagi menjadi empat kategori yakni informasi setiap saat, informasi serta merta, informasi berkala, dan informasi yang dikecualikan.

“Meskipun informasi itu harus terbuka namun ada informasi yang tidak bisa diberikan kepada pemohon informasi yakni informasi yang dikecualikan. Informasi ini tidak wajib disediakan dan diumumkan kepada publik, namun harus dikuasai oleh Badan Publik dan dikecualikan untuk dibuka sesuai Uji Konsekuensi,” jelasnya.

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik (IKPD) Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, R. Sigit Purnomo, S.IP. berharap pasca Sosialisasi SLIP Desa ada tindak lanjut dari Pemdes setempat untuk membentuk PPID Desa dan lebih mengenal Komisi Informasi.

“Sosialisasi SLIP Desa diberlakukan untuk seluruh desa di Kabupaten Kulon Progo hanya saja tidak satu waktu karena kami telah membaginya ke dalam empat zona. Kami berharap setelah adanya sosialisasi ini, PPID Desa di Kulon Progo akan bertambah dan tidak ada sengketa informasi di Kulon Progo,” pungkas Sigit.