Bupati Kulon Progo resmi membuka Mal Pelayanan Publik (MPP) Kulon Progo, di Jalan KH Ahmad Dahlan, Wates. Jumat (28/12). Hadir dalam acara tersebut Asisten Deputi, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Wilayah III Kemenpan RB, Damayani Setyastiyanti. MPP Kulon Progo menyediakan 121 jenis layanan kepada masyarakat yang diakomodir 11 instansi vertikal dan 10 OPD otonom.

Disampaikan Sekretaris Daerah Kulon Progo, Ir. RM. Astungkoro, M.Hum. dalam laporan panitia penyelenggara bahwa MPP merupakan tempat berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan BUMN, BUMD dan swasta. 

“Layanan yang tersedia di MPP Kulon Progo secara garis besar meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan seperti pengajuan izin usaha, Investasi dan mengurus izin lainnya. Ada juga layanan pembuatan paspor, pembayaran pajak kendaraan bermotor. Beberapa OPD di Kulon Progo yang terlibat di MPP antara lain Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial PPPA, Dinas Nakertrans, Dinas Kesehatan.

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo berharap melalui MPP mampu mempercepat dan menyederhanakan layanan perizinan secara offline kepada masyarakat.

“Jka layanan bisa cepat dan sederhana maka manfaatnya kepada masyarakat lebih cepat dirasakan. Selain itu dengan layanan yang terintegrasi di MPP maka jumlah masyarakat yang dilayani lebih banyak. Dengan layanan yang terintegrasi satu atap, juga bisa bebas dari praktik korupsi,” ungkap Hasto.

Hasto menginginkan masyarakat Kulon Progo lebih mengedepankan pengurusan izin berbasis teknologi dengan menggunakan Online Single Submission (OSS). Pengurusan perizinan melalui izinku.kulonprogokab.gi.id. 

"Harapan saya masyarakat tidak ramai datang di MPP melainkan di virtual, karena mengurus perizinan bisa dilakukan secara online dimanapun, dan kapanpun tidak harus datang ke MPP," kata Hasto. 

Sementara Asisten Deputi, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Wilayah III Kemenpan RB, Damayani Setyastiyanti mengatakan MPP di Kulon Progo menjadi yang pertama di wilayah DIY-Jateng dan ke 11 di seluruh Indonesia. Sebelumnya telah ada MPP di Jakarta, Surabaya, Banyuwangi dan beberapa provinsi lain. 

“MPP sangat diperlukan untuk mengakomodir pelayanan secara offline. Sebab, karakter masyarakat Indonesia masih kurang paham jika harus mengurus dengan cara online. MPP ini menjadi kado terindah dipenghujung tahun untuk kabupaten Kulon Progo. Semoga pelayanan publik di Kulon Progo semakin meningkat, sarana dan prasarana semakin menunjang sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan dan lainnya.