Pemilu 2019 Rawan Pelanggaran

Pemilu 2019 mendatang rawan terjadi pelanggaran karena dilakukan secara serentak antara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Pada saat pemunggutan suara akan memilih DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan Pilpres, lima surat suara dilakukan oleh pemilih di bilik suara, hal ini baru pertama kali di Indonesia.  Bawaslu mempunyai tugas untuk mengawal agar berjalan dengan baik tidak terjadi pelanggaran.

 

Hal tersebut dikatakan Komisioner Bawaslu DIY Sutrisnowati,SH,MH,MPSi, pada Rakor dan sosialisasi Bawaslu di Resto Bandar Ikan Wates Kulon Progo, Kamis (30/8). Acara yang digelar Bawaslu Kulon Progo diikuti Komisioner Bawaslu Kulon Progo Ria Herlinawati,SIP., MA, Wagiman,S.Pd dan R Panggih Widodo, S.Si, Polres, Kodim, Kejaksaan, Rutan para pimpinan BUMD, KPU Kulon Progo, Kemenag Kulon Progo dan beberapa SKPD lingkup Pemkab Kulon Progo. 

 

“Bawaslu hanya beberapa personil, sehingga sangat terbatas, untuk itulah peran stakeholder sangat diperlukan untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang berjalan lancar , aman, dan berkualitas,” jelasnya.

 

Hal senada dikatakan Ria Harlinawati, tahapan kampanye biasanya terjadi pelanggaran seperti politisasi SARA terutama di Media sosial, politik uang, alat peraga kampanye, pemberitaan yang tidak berimbang. 

 

“Apabila melihat alat peraga kampanye yang rusak, jangan diambil, karena merusak menghilangkan APK ini bisa di sanksi pidana, mari kita hilangkan politik uang karena proses yang bersih akan menghasilkan pemimpin yang bersih,”terangnya.

 

Sementara terkait netralitas aparatur Negara, Bawaslu akan berkomitmen dalam mengawasi netralitas anggota TNI dan Polri serta ASN dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.   

 

“Berdasar pasar 280 UU Pemilu antara lain menyebutkan bahwa tim kampanye pada saat kampanye dilarang mengikutsertakan ASN, TNI, POLRI,Direksi, direktur, Pengawas karyawan BUMD, bahkan anggota BPD desa juga dilarang ikut kampanye,” kata Ria.

 

Ria menambahkan bahwa pelanggaran pemilu selama ini sebenarnya seperti fenomena gunung es, yang hanya tampak sedikit dipermukaan, tetapi sebenarnya di bawah sangat besar. Untuk itulah kepada masyarakat apabila terjadi pelanggaran dapat dilaporkan ke Bawaslu, baik yang ada di kabupaten, kecamatan atau desa, sedangkan pada saat pungut hitung, nantinya di setiap TPS akan ditempatkan pengawas.