Menuju OGP 2018, IDEA audiensi dengan Kominfo Kulon Progo

Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo menerima audiensi dari perhimpunan Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) Yogyakarta sebanyak tiga orang di ruang rapat Binangun IV komplek Pemda, Wates. Senin, (5/3).

Dalam pertemuan tersebut membahas beberapa hal terkait dengan persiapan Kabupaten Kulon Progo yang akan diusulkan ke dalam program kemitraan pemerintah terbuka yang sering disebut dengan Open Goverment Partnership (OGP) tahun 2018. Open Goverment Partenership (OGP)  adalah platform bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bersama-sama membuat pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif dan responsif.

 

 

Hernindya Wisnu Aji selaku anggota dari perhimpunan Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) memaparkan bahwa Kabupaten Kulon Progo mempunyai potensi yang baik dari sisi tata kelola pemerintahan dan politik, penanggulangan kemiskinan serta komitmen untuk pengelolaan ekonomi kreatif. Beberapa inovasi telah dilakukan Kabupaten Kulon Progo, adanya rumah sakit tanpa kelas, program bela-beli Kulon Progo, produk-produk lokal yang mulai digiatkan kembali, adanya Batik khas Kulon Progo, AirKu dan sejumlah inovasi lainnya. Hal tersebut merupakan modal untuk Kabupaten Kulon Progo dipandang layak dan pantas mengikuti seleksi Open Goverment Partenership (OGP) Internasional tahun 2018.

Sedangkan Heri Darmawan selaku Sekretaris Dinas Kominfo menuturkan bahwa tawaran Kabupaten Kulon Progo sebagai Pilloting  Open Goverment Partenership (OGP) tahun 2018, harus disambut dengan baik. Untuk itu perlu dukungan dan kerjasama dari semua pihak, terlebih Pemkab Kulon Progo dalam hal ini Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo. Open Goverment Partenership (OGP) menjadi magnet semangat untuk kita dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka menuju Kulon Progo yang semakin maju dan sejahtera.

Persyaratan untuk bisa terlibat dalam proses seleksi daerah  antara lain harus ada komitmen dari pimpinan politik, memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk dapat mengimplemasikan komitmen kerjasama dengan masyarakat sipil, memiliki rekam jejak terhadap pemerintahan yang terbuka seperti keterlibatan masyarakat, akses yang mudah terhadap informasi, transparansi anggaran, dan keterbukaan data.

Tenti Kurniawati selaku SC Open Goverment Partenership (OGP) nasional mengungkapkan bahwa yang menarik dari Kabupaten Kulon Progo adalah pengelolaan pengentasan kemiskinan. 

“Sepak terjang Bupati Kulon Progo juga tidak bisa diragukan, beliau selalu semangat memaparkan dan menggaungkan program Bela Beli Kulon Progo sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemiskinan yang cukup tinggi di Kabupaten Kulon Progo dan APBD yang tidak besar namun komitmen dari pemerintah daerah untuk dapat mengentaskan kemiskinan di Kulon Progo sangat besar. Hal ini patut untuk di apresiasi. ” (Tambah Tenti).