SENGKETA INFORMASI TERKAIT TANAH PALING BANYAK

 

Martan Kiswoto mengatakan sengketa informasi terkait tanah paling mendominasi, umumnya permohonan Leter C, namun informasi tersebut apabila yang minta informasi tidak mempunyai hubungan yang jelas atau ahli waris tentu tidak bisa diberikan.

Hal tersebut dikatakan Martan yang merupakan Komisioner Bidang Kelembagaan  Komisi Informasi DIY, pada Sosialisasi UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bagi aparatur Keluarahan/Desa di Balai Desa Bumirejo Kecamatan Lendah, Selasa (21/3).

Sosialisasi yang diselenggarakan KI DIY dipandu oleh Ketua KI DIY Hazwan Iskandar Jaya, dengan peserta perangkat desa setempat dan perwakilan perangkat desa se kecamatan Lendah, juga beberapa tokoh masyarakat Desa Bumirejo.  

            "Kulon Progo ini juga banyak yang sidang sengketa informasi terkait tanah ini terutama Leter C, namun setelah sidang karena tidak punya hubungan ahli waris ya tidak bisa mendapatkan informasi, dan pemohon bisa memahami,"terang Martan.

            Menurut Martan yang penting adalah PPID memahami aturan atau berpegang aturan terkait informasi berkala, serta merta, dan setiap saat, kalau masuk berarti silahkan diberikan. Namun yang terpenting juga adalah bahwa adanya biaya penggandaan ataupun pengiriman harus ditanggung pemohon informasi. Termasuk misalnya file dikomputer, dapat dibuat aturan tidak boleh dengan catatan boleh kalau di print atau hard copy. Karena sangat dimungkinkan ketika komputer dimasukan flash disk akan terkenan virus yang terbawa sehingga menghilangkan data-data yang ada sebelumnya.  

            Sementara Didik dari desa Wahyuharjo menanyakan terkait media yang digunakan oleh desa dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Terkait dengan pertanyaan perangkat desa ini, Martan menjelaskan bahwa website desa yang telah dikelola oleh pemdes Wahyuharjo adalah salah satunya sarana yang dapat dimanfaatkan, selain itu dapat membuat buletin, majalah atau papan pengumuman di kompleks pemerintah desa.