Pengasih, - Dinas Koperasi UKM Kulon Progo memberikan fasilitasi akses permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo berupa subsidi bunga pinjaman. Peluncuran program subsidi bunga pinjaman atau Kredit Mikro Istimewa Kulon Progo (KERISKU) bertempat di Ballroom Bank Kulon Progo, Kamis (19/1/2022). 

Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo Iffah Mufidati, SH.MM dalam laporannya menyampaikan program ini juga bertujuan menyediakan permodalan bunga rendah bagi usaha mikro dengan memberikan keringanan pembayaran bunga untuk mengurangi beban biaya usaha yang besar.

"Pemkab Kulon Progo pada 2023 menyalurkan Rp. 1.150.164.000 Program Subsidi Bunga Pinjaman yang akan diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Debitur Usaha Mikro yang terdampak langsung maupun tidak langsung Covid-19," kata Iffah.

Iffah menambahkan pelaku Usaha Mikro dan Debitur Usaha Mikro sebagaimana dimaksud meliputi bidang pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan jasa yang menjalankan usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang telah ditetapkan.

"Adapun Plafon pinjaman maksimal Rp25.000.000,00 dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan. Dan pemberian Subsidi Bunga Pinjaman diberikan sebesar 75 persen dari bunga kredit per bulan yang berlaku di Lembaga Jasa Keuangan Penyalur," imbuh Iffah.

Sementara itu, dalam arahannya Pj. Bupati Kulon Progo Drs. Tri Saktiyana, MSi berharap subsidi ini mampu membantu para pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya tanpa harus menambah beban pengeluaran modal yang lebih besar. Namun kedepannya dirinya berharap ketentuan-ketentuan yang ada untuk ditinjau kembali agar lebih mudah diakses oleh para pelaku UKM di Kulon Progo.

"Ada dua sisi yang harus kita perhatikan pada kredit UKM, yaitu mudah dan murah, sebagian pelaku UKM pasti akan lebih memilih yang mudah. Jadi seberapa besarpun subsidi kredit yang diberikan kalau itu susah tidak akan diambil. Sehingga tolong nanti syarat item-item yang susah untuk dikurangi tapi tetap sesuai aturan OJK, ini juga untuk meningkatkan akses masyarakat menerima subsidi," kata Tri. IKPS/Tin/Hry