Kulon Progo - Intensifikasi pajak tersebut bertujuan mengoptimalkan penggalian penerimaan pajak terhadap subjek serta objek pajak yang telah tercatat. Hal tersebut dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo bersama seluruh jajaran Kapenewon dan Kalurahan, berlangsung di ruang Menoreh, kompleks kantor Bupati Kulon Progo. Senin (19/9/2022).

Dalam diskusi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2022 Kabupaten Kulon Progo, Sekretaris BKAD Kulon Progo Risdiyanto Nugroho, S.STP., M.Eng. menyampaikan bahwa wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo ini kesadarannya belum optimal.

Lebih lanjut Risdiyanto menjelaskan di Kabupaten Kulon Progo ini 30 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) disumbang dari sektor pajak. Diharapkan ini akan terus meningkat karena kebutuhan untuk pembangunan juga tentunya akan semakin meningkat.

“Harapannya dari sektor pajak ini di Kabupaten Kulon Progo akan lebih dioptimalkan, dan terkait dengan  tata kala target pendapatan, telah diatur atau dialokasikan untuk penataan belanja daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Pj. Bupati Kulon Progo, Drs. Saktiyana, M.Si. dalam arahannya mengungkapkan bahwa, tugas mendapatkan pajak bumi dan bangunan ini bukan hanya untuk kepentingan Pendapatan Asli Daerah, lebih dari itu negara/daerah dibentukuntuk mengoleksi pajak dan mendistribusikannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

“Bahwa negara diberikan kewenangan untuk mensejahterakan rakyat, salah satu caranya adalah dengan cara mengambil dari orang yang diatas rata-rata, diberikan kepada kepada orang yang dibawah rata-rata dalam hal ini salah satunya adalah dengan cara melalui mekanisme pajak,” jelasnya

Melakukan pembayaran pajak daerah secara tepat waktu, masih menjadi beban berat bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang merugikan dan kerugiannya bisa signifikan. IKPS/Humas/Priska/Ezha.