Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menggelar bimbingan teknis (bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan IKP dengan tema "Penyusunan Strategi Komunikasi Publik" pada Selasa (07/06/2022).
 
Bimtek diikuti oleh Kepala Dinas, pejabat, dan pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia gabungan secara luring di Hotel Wyndham Surabaya dan daring melalui zoom meeting serta channel youtube.
 
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Ditjen IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Dr. Hasyim Gautama dalam sambutannya mengatakan ketersediaan informasi dan akses yang semakin mudah dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah membuat perubahan peran masyarakat, semula dari pengguna media kini berubah menjadi produsen dan sekaligus konsumen.

“Ini perkembangan yang luar biasa ketika bisa punya akun di media sosial, bisa upload dan seolah olah menjadi wartawan, ikut memberikan informasi, peran ini yang sangat membedakan dengan revolusi industri sebelumnya, dan ini tentunya akan memberikan efek diproduksinya berbagai macam konten di ruang publik” ujar Hasyim.

Hasyim menambahkan sudah menjadi tugas kita bersama untuk mengisi ruang publik supaya lebih positif, lebih sehat, dan informasi yang lebih akurat dan terpercaya di ruang publik. Ini menuntut kita untuk lebih proaktif dan kreatif dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah  kepada publik serta berkesinambungan, sehingga nantinya masyarakat tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan juga untuk menjalin komunikasi itu sehingga kepercayaan masyarakat menjadi tinggi kepada pemerintah, itu sangat penting untuk menumbuhkan optimisme.

“Tuntutan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua yang bekerja di pengelolaan informasi komunikasi publik, dan tak terkecuali pranata humas” tambah Hasyim.

Lebih jauh hasyim menjelaskan pranata humas memiliki peran yang strategis dalam mengantisipasi sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat, menyerap aspirasi publik yang terakomodir dalam kebijakan hingga memastikan publik memahami dan merasakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah contohnya diawali dengan penyusunan strakom, yang mengakomodir mitigasi isu, identifikasi potensi strategi krisis dalam komunikasi publik.

“Untuk itu, Bimtek Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan IKP yaitu penyusunan strakom kami laksanakan sebagai wahana untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur jajaran pemerintah daerah, lembaga juga di beberapa instansi badan publik yang memiliki pranata humas juga, dan agar program komunikasi pemerintah dapat diukur” jelas Hasyim.

Melalui bimtek ini Hasyim mengajak para peserta untuk mengisi ruang publik yang sehat dan informasi yang positif, informasi yang mendidik, mencerahkan, memberdayakan masyarakat termasuk pentingnya presidensi G20 untuk seluruh lapisan masyarakat indonesia.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dan studi kasus terkait Penyusunan Strategi Komunikasi Publik oleh Fardilla Astari, Praktisi Kehumasan kemudian Praktik Penyusunan Strategi Komunikasi Publik oleh Emmy Kuswandari.

(Nisa/IKPS)