Fokus Presiden RI Bersama 9 Kementerian dan Pemerintah Daerah Cari Solusi Persoalan Reforma Agraria

Dikirim oleh mcharry pada 08 Juni 2022 08:09:26 dibaca 20 kali

GTRA Summit 2022: Fokus Presiden RI Bersama 9 Kementerian dan Pemerintah Daerah Cari Solusi Persoalan Reforma Agraria

 “Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia, …, pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan…”

- Presiden Joko Widodo, 31 Oktober 2021

pada Penerimaan Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022

 

Demi mewujudkan pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat Indonesia, Pemerintah menjalankan beberapa Program Strategis Nasional (PSN), salah satunya Reforma Agraria. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian sebagai Ketua Tim Reforma Agraria Nasional, Kementerian ATR/BPN sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat bersama dengan Kementerian lain terus berupaya menuntaskan hambatan dan melakukan pembahasan seputar Reforma Agraria, harmonisasi tata ruang, serta perlindungan hak masyarakat adat, tradisional, dan lokal.

 

Berangkat dari hal itu, pada 8-10 Juni 2022 mendatang Presiden Joko Widodo beserta sembilan kementerian dan pemerintah daerah akan duduk bersama dalam pertemuan puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Adapun tuan rumah GTRA Summit 2022 adalah Kementerian ATR/BPN, Badan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Kepulauan dan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia.

Sebagai wadah koordinasi lintas sektor, GTRA Summit 2022 akan mendiskusikan persoalan sustainability dan inclusivity di Indonesia, terutama mengenai pemanfaatan tanah (land use). Mengangkat tema Menuju Puncak Presidensi G20: Pemulihan Ekonomi yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan Melalui Reforma Agraria, Harmonisasi Tata Ruang, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan.

GTRA Summit 2022 diharap dapat menjadi forum yang memberikan solusi atas permasalahan tumpang tindih kebijakan yang menjadi salah satu penghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif harus dimulai dari penataan pemanfaatan tanah dan ruang, dan hal tersebut hanya dapat terwujud dengan sinkronisasi lintas sektor.

Sinkronisasi yang dapat dilakukan, antara lain, dengan mempercepat Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) menjadi krusial untuk mengatasi tumpang tindih yang selama ini dapat menyebabkan kerugian bagi Negara maupun masyarakat. Kerugian tersebut dapat berupa materil maupun immateril karena tumpang tindih menyebabkan kerancuan terkait dengan pembebasan lahan, kewajiban pembayaran pajak dan non-pajak, serta keragu-raguan antar masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan lahan.

Adapun empat sektor memiliki andil penting dalam GTRA Summit karena masing-masing memiliki wilayah kerja yang kerapkali tumpang tindih. Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), karena memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena dari 2/3 luas wilayah darat Republik Indonesia yang merupakan kawasan hutan, banyak di antaranya juga merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ketiga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, karena beberapa wilayah pesisir dan pulau kecil mengandung kekayaan energi dan mineral yang sangat tinggi, seperti yang ditemukan di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan terakhir, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, karena ketika terdapat masyarakat yang tinggal di sisa 1/3 daratan Republik Indonesia yang bukan Kawasan Hutan, Kementerian ATR/BPN memiliki kewajiban untuk melaksanakan PSN Reforma Agraria untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembahasan pada forum ini akan dibagi dalam tiga panel. Pembagian tersebut berdasarkan tipologi permasalahan dan penanggung jawab lintas sektor dengan rincian fokus dan sasaran diskusi masing-masing. Panel terbagi menjadi Panel Kepastian Hukum Hak atas Tanah Masyarakat dan Perizinan Berusaha; Panel Penataan Aset di Wilayah Pesisir, Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar; serta Panel Penataan Akses Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Setidaknya, 11 pembicara akan mengisi jalannya kegiatan sinkronisasi lintas sektor ini. Pembicara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Gubernur Sulawesi Tenggara/Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan; serta Bupati Wakatobi/Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia.

Sinergi lintas sektor dengan kewenangan zonasi ini menjadi semakin penting mengingat tema Presidensi Indonesia di G20, “Recover Together, Recover Stronger”. Seluruh diskusi publik, seminar, dan kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan dalam #RoadtoWakatobi diharap dapat menjaring masalah-masalah yang kemudian bisa ditemukan solusi yang konkret. Sehingga, usai pelaksanaan GTRA Summit 2022, kementerian/lembaga bersama Pemerintah Daerah dapat menentukan langkah-langkah konkret bersama untuk menciptakan pemulihan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo. (disiapkan oleh Kementerian ATR / BPN RI didukung oleh Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI)



Statistik

Online Sekarang27
Unique Visitor Hari Ini368
Unique Visitor Bulan Ini27696
Hits Hari Ini1165
Hits Bulan Ini73306

GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS

KULON PROGO CUACA

Pengadaan Barang & Jasa

Pelayanan Informasi PPID Pembantu

Profil PPID Kulon Progo

Youtube



TWITTER @dinaskominfokp

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
Alamat: Jl. Tamtama, No.3 Wates, Kulon Progo 55611, Telp: Telp./ Fax (0274) 773272
Email: kominfo@kulonprogokab.go.id