Dinas Kominfo Melakukan Monev PPID Desa/Kalurahan untuk Pertama Kalinya.

Sebanyak 12 Desa/Kalurahan di Kulon Progo untuk pertama kalinya mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik tingkat Kabupaten.

Kedua belas Kalurahan tersebut sebagai perwakilan dari masing-masing Kapanewon yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat pada tahun ini belum memungkinkan untuk diadakan Monev PPID Desa/Kalurahan secara keseluruhan, karena alasan keterbatasan anggaran dan SDM yang ada.

Namun demikian, dengan 12 Kalurahan yang diikutsertakan dalam Monev BP paling tidak bisa sebagai langkah awal untuk kemajuan PPID Desa/Kalurahan dan untuk selanjutnya untuk tahun mendatang akan dilakukan untuk semua PPID Desa/Kalurahan.

Untuk tahun sebelumnya, PPID Desa/Kalurahan belum pernah diikutsertakan dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dikemas dalam PPID Award.

Maksud dan Tujuan diikutsertakan PPID Desa/Kalurahan pada tahun ini adalah untuk mendorong PPID Desa dalam hal mengumumkan, menyediakan dokumen dan informasi serta melayani publik di tingkat Kalurahan.

Sesuai dengan Perbub nomor 5 tahun 2019, tentang Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik (SLIP) Desa, setiap Desa/Kalurahan wajib menyediakan, mengumumkan dan melayani publik dengan mengupload dokumen-dokumen yang ada pada website masing-masing Kalurahan.

Kelengkapan dokumen tersebut mulai dari Profil Kalurahan, gambaran umum, kegiatan, struktur organisasi, visi misi, hingga dokumen anggaran/keuangan, peraturan Kalurahan, kebijakan, dan sebagainya yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.

Kriteria yang ditentukan untuk dilengkapi dan diupload di website masing-masing Kalurahan ada sekitar 66 item, sudah termasuk sarana dan prasarana.

Hal tersebut terungkap pada acara Rapat Pendampingan PPID Desa/Kalurahan, Selasa (29/6), di Ruang Rapat Glagah Setda Kab. Kulon Progo.

Sekdin Kominfo Kabupaten Kulon Progo, Heri Warsito, SH., M.M,. mewakili Kepala Dinas, mengatakan, dengan adanya Monev PPID Desa/Kalurahan yang baru pertama dilaksanakan ini, dapat memotivasi Kalurahan untuk lebih maju dalam melaksanakan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbup nomor 5 tahun 2019, Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa.

"Mengingat Desa/Kalurahan bersentuhan langsung dengan masyarakat di desanya dan juga merupakan ujung tombak pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, khususnya terkait dengan informasi publik," tegas Heri Warsito.

Pada Kesempatan ini, Kepala Seksi Pengelolaan informasi Publik Dinas Kominfo Kab.Kulon Progo, Heri Budisantosa, menambahkan, sesuai dengan Perbub nomor 5 tahun 2019 tersebut, juga sudah ditindaklanjuti dengan melakukan Bimtek tentang pengisian konten Website PPID Desa, dan Bimtek lainnya yang mengarah kepada kelengkapan dokumen PPID Desa.

"Oleh karena itu, diharapkan Kalurahan di Kulon Progo bisa menjadi Kalurahan yang informatif untuk masyarakat." pungkas Heri Budi.

(Ns/IKPS /Kominfo).