Menuju Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi DIY 2021

Wates - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kulon Progo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama, menggelar Rapat Pendampingan PPID di Ruang Rapat Sermo Gedung Pemerintah Daerah Kulon Progo pada Kamis (29/4).

Rapat ini menghadirkan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) sebagai narasumber utama untuk membahas terkait “Persiapan Monev PPID Tingkat Provinsi DIY Tahun 2021”. Selain itu rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kulonprogo, Drs. Rudiyatno, MM berserta jajarannya, seluruh  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kulon Progo sebagai PPID Pembantu dan seluruh pejabat Badan Publik (BP) di Kabupaten Kulon Progo.

Kasie Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo, Ir.Heri Budisantosa, selaku penyelenggara rapat menyampaikan tujuan utama dari agenda ini yaitu sebagai upaya persiapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik tingkat DIY tahun 2021, “Alhamdulillah empat anggota KID DIY telah hadir disini untuk memberikan bimbingan dan arahan terkait persiapan Monev PPID 2021. Mengingat prestasi Monev PPID kita pada tahun 2020 kemarin mengalami penurunan, untuk itu dalam kesempatan ini diharapkan kita dapat mempersiapkan Monev sebaik mungkin sehingga prestasi kita dapat bangkit kembali”, ungkapnya.

Heri juga menjelaskan, dalam mempersiapkan Monev 2021 Diskominfo Kabupaten Kulon Progo telah melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu, mengadakan bimbingan pelatihan teknis (Bimtek) kepada PPID pembantu di Kabupaten Kulon Progo dan selanjutnya adalah Rapat Pendampingan yang dilaksanakan hari ini. “Mudah-mudahan rapat ini akan melengkapi persiapan kita dalam agenda Monev 2021, agar menjadi Badan Publik yang informatif dan lebih maju”, imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, Drs. Rudiyatno, MM, dalam sambutannya menyampaikan terkait pelaksanaan monev, Rudi merasa optimis Badan Publik di Kabupaten Kulon Progo akan menjuarai Monev 2021, “Namun jika rasa optimis ini hanya dimiliki oleh Kepala Dinas saja, maka ya tidak akan jadi pemenang. Untuk itu, kita harus saling berdampingan dan berusaha bersama-sama serta memiliki rasa optimis terhadap pelaksanaan monev tahun ini. Tidak ketinggalan ikhtiar dan doa juga harus disinkronkan” tutur Rudi.

Rudi juga menjelaskan bahwa Diskominfo Kabupaten Kulon Progo sengaja menghadirkan KID DIY, agar pejabat Badan Publik  Kabupaten Kulon Progo dapat mengetahui pelayanan publik yang informatif itu seperti apa. Karena monev merupakan salah satu cara, agar layanan publiknya menjadi lebih baik, “Tanpa adanya monev pelayanan dan keterbukaan informasi publik tidak akan berkembang. Sehingga agenda ini menjadi sarana yang cukup efektif”, tambah Rudi.

Dalam kesempatan ini Kepala Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KID DIY Sri Surani, S.P,  mengapreasiasi semangat Badan Publik atau PPID  Kabupaten Kulon Progo untuk mempersiapkan Monev PPID 2021, “Untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah mengundang kami selaku KID untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan terkait agenda monev, meskipun nantinya kami memiliki agenda tersendiri untuk sosialisasi” ungkap Rani.

Pada awal pemaparannya, Rani menjelaskan tentang hasil evaluasi Monev 2020. Menurutnya, KID DIY sebagai penyelenggara Monev PPID menyadari bahwa kegiatan monev tahun lalu masih banyak yang harus dibenahi, “Adapun tiga poin utama evaluasi agenda Monev 2020, diantaranya waktu pelaksanaan yang sangat pendek, kurang sosialisasi dan koordinasi dengan PPID utama/kota/kab/lembaga vertikal, dan anggaran yang terbatas. Saya berhadap dari proses pembenahan dan evaluasi tersebut, agenda Monev 2021 dapat jauh lebih baik dan maksimal” jelas Rani.

Selanjutnya Rani mengingatkan kembali tentang maksud dan tujuan pelaksanaan Monev Badan Publik, diantaranya adalah untuk mendorong percepatan dan peningkatan kwalitas Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik DIY sehingga dapat menuju Good Governance,  “Hal utama yang harus diingat adalah Monev hanya sebagai agenda instrumen saja dan yang paling penting adalah niat kita untuk melayani masyarakat dengan maksimal. Harapan saya, agenda Monev ini tidak hanya menjadi ritual setiap tahun saja, tetapi menjadi sebuah rutinitas kita sebagai pejabat Badan Publik agar memiliki responsibilitas kepada Masyarakat”, imbuh Rani.

Pelaksanaan agenda Monev 2021 akan melibatkan 386 Badan Publik/Lembaga/Instansi di DIY yang terdiri dari beberapa kategori atau cluster, diantaranya Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY, OPD Pemerintah Daerah DIY, OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY, Badan Non Struktural Se-DIY, OPD Kapanewon/Kemantren Se-DIY, Lembaga Legislatif Se-DIY, Lembaga Yudikatif Se-DIY, Instansi Vertikal Se-DIY, Partai Politik Se-DIY, dan Badan Usaha Milik Daerah Se-Diy.

“Adapun teknis pelaksanaan Monev 2021 akan diselenggarakan secara online melalui portal E-Monev, Badan Publik akan mengikuti alur E-Monev mulai dari registrasi data, melakuan login, mengisi kuesioner mandiri, hingga mengakses hasil penilaian. Semua sudah tersedia dalam satu portal, sehingga ini akan mempermudah Badan Publik untuk menginput data”, ungkap Rani.

Rani menambahkan terkait tiga tahapan uji penilaian Monev yang menjadi indikator dalam keberhasilan Monev Badan Publik, “Yang pertama ada tahap pengisian SAQ/Kuesioner yang memiliki bobot 30%, selanjutnya ada tahap uji website dengan bobot 35%, dan terakhir uji akses bobot sebesar 35%. Melalui ketiga tahap tersebut kita sudah mendapatkan nilai dan posisi Badan Publik, apakah kurang informatif, menuju informatif, atau sudah informatif. Tahapan selanjutnya adalah tahap visitasi penentuan kejuaraan secara langsung untuk menentukan peringkat kejuaraan pada tahapan ke-2 Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021” jelas Rani.

Diakhir sesi pemaparan materi, Rani memberikan kesempatan kepada pejabat Badan Publik atau PPID yang ingin berdiskusi dan mengajukan pertanyaan. Rani juga berpesan kepada Badan Publik di Kabupaten Kulon Progo, agar dapat memanfaatkan dan memaksimalkan agenda Monev tahun ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

(Syauqi/IKPS/KominfoKP)