Audiensi KID DIY dengan Bupati untuk Persiapan Apresiasi Desa

Wates, Bupati Kulon Progo didampingi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya menerima kunjungan dari rombongan Komisi Informasi Daerah (KID) DIY di Ruang Kerja Bupati pada Rabu (14/04/2021).

Kunjungan ini bertujuan untuk silaturahmi sekaligus penyampaian hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik tingkat DIY yang diselenggarakan KID DIY tahun 2020, serta penjelasan mengenai rencana pelaksanaan Program Apresiasi Desa.

Dalam pertemuan ini, Ketua KID DIY, Moh Hasyim, S. H. M. Hum, menyampaikan langsung hasil monev Badan Publik oleh KID DIY tahun 2020 untuk Kabupaten Kulon Progo. Hasyim juga menjelaskan, Badan Publik di Kulon Progo yang ikut Monev yaitu Pemerintah Kabupaten (PPID utama), DPRD, dan BUMD, serta PPID Pembantu yang terdiri dari 42 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

“Untuk Kabupaten Kulon Progo sebagai PPID Utama, peringkatnya Menuju Informatif dari 5 Kabupaten/ Kota di DIY. Untuk PPID Pembantu, yang informatif ada 3 OPD yaitu Dinas Dikpora, Bappeda, serta Dinas PMD Dalduk dan KB. Menuju Informatif 5 OPD, Cukup Informatif 11 OPD, Kurang Informatif 7 OPD, dan tidak informatif 3 OPD. Untuk tingkat Kapanewon yang informatif 2 Kapanewon, menuju informatif 1 Kapanewon, cukup informatif 5 Kapanewon, kurang informatif 2 Kapanewon, dan tidak informatif 2 Kapanewon. Untuk BUMD, 1 kurang informatif dan 3 tidak informatif. Sedangkan untuk DPRD menuju informatif”, ujar Hasyim.

Pada kesempatan ini Anggota Komisioner KID DIY, Sri Surani, S. P., juga menjelaskan, bahwasanya tahun ini akan ada program Apresiasi Desa yang merupakan kerjasama antara Komisi Informasi Pusat dengan Kementerian Desa. Komisi Informasi Pusat menugaskan kepada Komisi Informasi Daerah seluruh Provinsi untuk mengusulkan 1 desa di wilayahnya untuk mewakili program Apresiasi Desa Tingkat Provinsi. Sehingga, KID DIY beranggapan perlu adanya koordinasi dengan PPID utama di Kabupaten/Kota di DIY untuk bisa mengusulkan 1 desa di wilayahnya masing-masing.

“Kami berinisiatif untuk membuat satu Tim di PPID DIY yang kemudian Kami meminta tolong pada PPID Utama Kabupaten untuk dapat mengusulkan 1 Desa yang nanti akan Kami nilai yang selanjutnya akan mewaliki Apresiasi Desa di Pusat. Insyaallah kalau bisa proses ini selesai sebelum 30 April. Adapun salah satu kriterianya yaitu Keterbukaan Informasi Publik”, ujar Sri Surani.

audiensi KID DIY

Kulon Progo dalam hal ini menjadi pioneer satu-satunya Kabupaten di DIY yang seluruh desanya sudah memiliki SLIP Desa. Sehingga diharapkan Kulon Progo kedepannya lebih mudah dalam mempersiapkan kelengkapan terkait Program Apresiasi Desa ini. Nantinya, Kementerian Desa juga akan mengusulkan 1 Desa, sehingga akan ada 2 Desa yang mewakili.

Karena nantinya Program Apresiasi Desa ini akan diadakan setiap tahun, Sri Surani juga mengharapkan untuk Lomba Desa, kedepannya ada salah satu indikator yaitu Keterbukaan Informasi Publik. Ketika ada Lomba Apresiasi Desa dari pusat, sudah tidak terlalu banyak hal yang harus dipersiapkan.

“Ini semacam Monev Desa tetapi dalam bentuk Apresiasi Desa, sekaligus semacam pengembangan dari SLIP Desa. Untuk Kulon Progo kan sudah ada, jadi nanti pengembangannya harus ada regulasinya serta adanya update informasi. Karena jika bentuknya Monev Desa, akan menjadi tidak setara mengingat belum semua Desa memiliki SLIP Desa”, tegas Surani.

Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo mengucapkan terima kasih atas laporan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh KID DIY untuk Kabupaten Kulon Progo, hal ini dapat digunakan sebagai evaluasi Pemerintah Kulon Progo untuk lebih informatif terkait keterbukaan informasi.

“Pada umumnya kan kita tidak bisa melihat tengkuk kita sendiri, perlu adanya cermin dari sisi lain. Kami ucapkan terima kasih atas hasil evaluasi ini. Tentunya kami akan lebih tingkatkan lagi kedepannya agar lebih baik lagi. Untuk penilaian Apresiasi Desa nanti, kita harus tahu parameternya sehingga nanti kita bisa menentukan Desa mana yang potensial untuk mengikuti Lomba Apresiasi Desa nanti”, tutur Sutedjo.

(Mn/IKPS/KominfoKP)