Forum Satu Data Kabupaten Kulon Progo

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kulon Progo melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Statistik (IKPS) mengadakan Forum Satu Data Kabupaten Kulon Progo dengan OPD se-Kabupaten Kulon Progo di Aula Adikarto, Kompleks Pemkab Kulon Progo pada Rabu (14/04/2021).

Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, serta perwakilan OPD se-Kabupaten Kulon Progo.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Kominfo Kulon Progo Drs. Rudiyatno, M.M, menjelaskan Diskominfo selaku Wali Data Utama, ingin pengelolaan data di Kabupaten Kulon Progo yang sudah berjalan untuk beberapa saat ini ada peningkatan kualitas. Sementara dalam sisi kuantitas perkembangannya sudah cukup baik.

“Perlu diketahui bahwa data ini cukup penting. Jadi basis data untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan pembangunan merupakan bagian penting sebagai indikator untuk pembanding-pembanding, dalam arti antara perencanaan dan pelaksanaan, kondisi yang ada, dan pelaksanaannya,” ujar Rudiyatno.

Lebih jauh Rudiyatno menjelaskan, pada rapat ini diundang perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah yang ada. Ini dimaksudkan untuk kontribusi masing-masing data dari masing-masing perangkat daerah secara berjenjang semakin baik dengan adanya sinkronisasi.

“Sinkronisasi data ini kita harapkan bisa terjadi. Sehingga kualitas data untuk kepentingan mendukung pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan” jelas Rudiyatno.

Gambar 1. Suasana Forum Satu Data Kabupaten Kulon Progo

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo, Ir. RM. Astungkara, M.Hum., mengungkapkan mulai tahun 2019 ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait satu data yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ditindaklanjuti juga oleh Bupati Kulon Progo dengan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 86 tahun 2020. Artinya, usia satu data Indonesia ini masih sangat muda.

Astungkara sangat berharap komitmen masing-masing Wali Data pendukung dalam menyiapkan datanya mudah-mudahan tidak bosan sehingga dengan komitmen yang sudah dibangun bersama sajian data kita secara perlahan akan menjadi baku dan akan berkesinambungan.

“Maka dari itu perlu membangun komitmen stakeholder terutama OPD selaku Wali Data pendukung dan produsen data. Tujuannya untuk mewujudkan data yang terintegrasi, standar, akurat, akuntabel dan lengkap. Maka, diharapkan nanti data-data yang disajikan benar-benar sesuai. Data harus satu dan sama,” ujar Astungkara.

Sekda Kabupaten Kulon Progo akan selalu memantau perkembangan satu data ini. Astungkara berharap data publik ini bisa disebarkan kepada semua jajaran masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan data , maka masyarakat bisa membuka website satu data Kulon Progo.

“Nanti kalau Bapak Ibu membuka website satu data Kulon Progo, segala berkaitan dengan penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembangunan bisa mengacu pada dokumen itu sehingga tidak ada lagi saling menyalahkan akan perbedaan data. Harapannya satu data ini menyajikan hal yang sama sehingga mau dipakai siapapun kita bisa mempertanggung jawabkan data tersebut, ” tegas Astungkara.

Sementara itu, narasumber dalam kegiatan ini, Kepala Badan Pusat Statistik Kulon Progo, Drs.Sumarwiyanto menjelaskan, tujuan satu data Indonesia ini yang pertama adalah memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan. Kedua, Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat di pertanggungjawabkan serta mudah diakses. Kemudian mendorong keterbukaan dan tranparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan dan berbasis pada data.

“Satu data ini medorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Data yang dihasilkan dalam program satu data menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. Kemudian untuk mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Sumarwiyanto.

(Ns/IKPS/Kominfo)