Persiapan Pelaksanaan PPID Award Kulon Progo Tahun 2021

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kulon Progo melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Statistik (IKPS) mengadakan Rapat Koordinasi Forum PPID Award 2021 di Balai Agung, Kompleks Pemkab Kulon Progo, pada Senin (22/03/2021)

Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Diskominfo, Kepala Bidang IKPS beserta jajarannya, khususnya Seksi Pengelolaan Informasi Publik, dan perwakilan forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta Programmer.

Pada kesempatan ini, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik (IKPS), Bambang Susilo, S.Si., M.Eng., menyampaikan, evaluasi dan rencana PPID Award 2021.

"Diharapkan pelaksanaan PPID Award 2021 bisa dilaksanakan lebih awal dan lebih baik, untuk menjadi bekal dalam ajang Monev Badan Publik tingkat DIY 2021.

Gambar 1. Kepala Bidang IKPS, Bambang Susilo, S.Si., M.Eng.


"Dengan persiapan lebih awal dan matang, kita harapkan prestasi PPID utama maupun PPID Pembantu Kabupaten Kulon Progo dapat meningkat dan lebih baik dibanding tahun sebelumnya." Tegas Bambang.

Dalam rapat ini dibahas mengenai kriteria apa saja yang akan digunakan dalam PPID Award nantinya.

Menurut Sekdin Kominfo, Heri Warsito, S.H., M.M. kriteria penilaian pada tahun sebelumnya tidak ada pengisian SAQ, dan Uji Akses, tetapi hanya melengkapi dokumen dan informasi, serta visitasi. Namun demikian sebenarnya kriteria yang ada sudah mencakup point-point SAQ dan ada di Website masing-masing OPD.

                Gambar 2. Sekdin Kominfo, Heri Warsito, S.H., M.M.

"Untuk Kriteria Penilaian PPID Award tahun ini, diharapkan lebih lengkap dan detail, meliputi Badan Publik yang bisa Mengumumkan, Menyediakan, dan Melayani," Jelas Heri.

Dalam Rapat Persiapan PPID Award ini, Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) PPID utama dan PPID Pembantu Dinas Kominfo, Tiara Yogiarni, M.Pd., mengusulkan untuk membuat suatu pedoman baku dengan poin-poin yang jelas yang bisa digunakan untuk menyamakan persepsi dari orang-orang dengan berbagai latar belakang.

“Pedoman baku diperlukan untuk menyamakan persepsi. Dalam hal ini jika ada PPID pembantu yang menanyakan terkait hasil penilaian, kita bisa membuka pedoman tersebut. PPID pembantu juga akan tahu letak kelemahan mereka ada dimana sehingga bisa diperbaiki kemudian”, Ucap Tiara.

Lebih lanjut peserta Rapat yang lainnya, Nur Akhwan, S.Kom., memberi saran untuk penilaian PPID Award bisa dilakukan lebih luas ke Media Sosial.

“Masyarakat sekarang lebih cepat mencari informasi lewat media sosial. Mereka lebih menyukai hal-hal yang instan seperti medsos daripada website OPD, sehingga medsos bisa dikatakan wajah pemerintah di dunia maya, ketika pemerintah itu eksis di dunia maya, berarti memang aktif menjalankan tugasnya. Informasi yang dibutuhkan masyarakat pun bisa cepat tersampaikan”, Ujar Akhwan.

Pada akhir pertemuan, Kabid IKPS, berharap agar kedepannya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, masing-masing OPD termotivasi memberikan pelayanan terbaiknya dibidang informasi publik.

(Ns/IKPS/KominfoKP)