Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY bersama Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menyelenggarakan Forum PPID Pemda DIY dan Pemkab/Kota di DIY Tahun 2020 pada Rabu (24/02/2021) di Ruang Kresna Diskominfo DIY. Dalam rapat ini dihadiri oleh  Ketua KID DIY beserta Tim, Kepala Dinas Kominfo DIY, dan masing-masing PPID Utama se-DIY.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi Daerah DIY, H. Moh Hasyim, S.H. M.Hum, menyampaikan, terkait prestasi PPID di tahun 2020 sudah bagus dan diharapkan untuk dapat dipertahankan maupun ditingkatkan kembali. “Capaian tahun 2020 yang sudah bagus, diharapkan untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Di Tahun 2021 nanti harapannya hasil monev bisa lebih baik lagi,” ujar Hasyim.

Pembahasan forum kali ini juga membahas tentang hasil Monev PPID di tahun 2020 terkait Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik di lingkungan Pemda DIY dan Pemkab/Kota di DIY.

Kepala Dinas Kominfo DIY, Ir. Rony Primanto Hari, M.T. menyampaikan tujuan adanya Forum PPID ini diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi di masing-masing Badan Publik. “Dengan adanya keterbukaan informasi ini, kedepannya masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam melancarkan program ini, sehingga diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah juga akan meningkat”, ujar Rony.

Sementara itu, Ketua Tim Monev Badan Publik se-DIY yang juga Narasumber pada Forum PPID, Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si, menyampaikan terkait pelaksanaan Monev PPID 2020, jika setiap Badan Publik yang mengembalikan SAQ akan dinilai oleh Tim dengan cara yang sama. Kemudian yang masih belum mengembalikan SAQ mayoritas dari Instansi vertikal, Lembaga Yudikatif, Partai Politik, dan Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan untuk OPD-OPD di Kabupaten/Kota/Provinsi hanya 2 OPD yang tidak mengembalikan. Untuk BUMD sendiri sampai saat ini juga masih beranggapan bahwa mereka tidak boleh mengeluarkan data informasi publik ke masyarakat terkait privasi, sehingga masih belum bisa berfungsi optimal di Keterbukaan Informasi Publik ini.

“Harapannya nanti kedepan, BUMD juga bisa ikut serta menyukseskan Keterbukaan Informasi Publik ini. Disamping memberikan penghargaan, Monev PPID ini juga bisa jadi alat (tools) untuk perbaikan terhadap keterbukaan informasi kedepan. Kami juga berharap PPID Utama nantinya dapat memberikan feedback pada PPID Pembantu terkait keterbukaan informasi ini ”, imbuh Rudi.

Berdasarkan hasil Monev tahun 2020, disampaikan Rudi, ada 16 OPD Kabupaten/Kota yang dikategorikan Informatif, 20 OPD menuju informatif, 21 cukup informatif, 51 kurang informatif, dan 2 OPD tidak informatif. Sementara, untuk kategori Kapanewon, tercatat 4 Kapanewon dikategorikan Informatif, 7 Kapanewon menuju informatif, 28 cukup informatif, 13 kurang informatif, dan 25 tidak informatif.

Di sisi lain, anggota KID DIY Sri Surani, S.P., yang menjadi moderator dalam forum ini,  menambahkan terkait pengembalian SAQ, dikarenakan SAQ tetap dibutuhkan berupa data, di tahun 2021 Tim Monev tidak menerima data berupa hardfile (paperless), melainkan softfile. Sedangkan untuk Verifikasi Website tetap akan menjadi fokus penilaian, meskipun sudah banyak Badan Publik yang terfokus pada update informasi di Media Sosial. Terkait penilaian pada Uji Akses email yang tahun lalu masih terdapat kendala, tetap difokuskan pada respon dari masing-masing PPID dalam mengelola email, meskipun terdapat kesalahan/error tetap bisa menjadi pertimbangan selama terdapat bukti responsibilitas pengelola PPID terhadap email masuk.

Peserta Forum PPID ini diikuti oleh PPID Pemda DIY dan PPID utama Kabupaten dan Kota se-DIY, baik melalui offline atau hadir langsung maupun online (Zoom Meeting) dari tempat masing-masing, termasuk peserta dari Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, selaku PPID utama.

Perwakilan dari PPID utama Kabupaten Kulon Progo, yang hadir langsung yaitu Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, Heri Warsito, SH., M.M.,  dan Kasie Pengelolaan Informasi Publik, Ir. Heri Budisantosa.

Pada kesempatan ini, Kasie Pengelolaan Informasi Publik, Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, Ir. Heri Budisantosa menyampaikan, terkait dengan Monev Badan Publik se DIY tahun 2020, dalam pelaksanaannya masih perlu sosialisasi secara detail dan intens terutama kriteria Monev kepada PPID Utama, sehingga pada saat pendampingan terhadap PPID Pembantu yang juga sebagai peserta Monev tidak mengalami kendala dan apa yang harus dilakukan dapat dipersiapkan dengan baik.

Selain itu, Heri juga menambahkan, kendala pengiriman  lewat email pada saat uji akses menjadi persoalan yang serius, dan mempertanyakan terkait dengan rencana keseragaman Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di Kabupaten/Kota yang hingga saat ini belum ada kejelasan, serta pembinaan terhadap PPID Desa/Kalurahan yang belum maksimal.

Menanggapi persoalan ini, anggota KID DIY, Sri Surani, S.P., mengatakan, pihaknya mengakui jika pelaksanaan Monev Badan Publik tahun ini masih kurang sosialisasi dengan baik, tetapi pada prinsipnya pelaksanaan sudah baik  dan tergolong lancar meski masih banyak menemui kendala di sana sini. Terkait dengan kendala Email, untuk Monev tahun ini akan diupayakan lebih sering mengecek fungsi email apakah bisa berfungsi dengan baik atau tidak baik dari email pihak KID maupun email PPID.

Senada dengan hal ini, juga dipertanyakan oleh peserta dari PPID Kabupaten Sleman, apa dimungkinkan uji akses tidak hanya melalui email, tetapi bisa lewat media lain yang lebih tidak beresiko.

Untuk peserta dari PPID utama Kabupaten dan Kota yang lain juga memberikan saran, usul, dan pertanyaan terkait dengan evaluasi Monev PPID tahun 2020, diantaranya terkait dengan Pembentukan PPID Desa/Kalurahan, SLIP Desa, dan pengoptimalan Keterbukaan Informasi Publik pada masing-masing PPID pembantu.

Pada akhir forum, moderator  menyampaikan, rencana KID DIY pada tahun 2021 ini, pelaksanaan Monev dimungkinkan nanti sampai PPID Desa/Kalurahan, tetapi masih dalam bentuk Apresiasi Desa sesuai dengan peraturan Kementerian Desa.

Sedikit gambaran rencana Monev pada tahun 2021, yaitu salah satunya terkait dengan apa yang akan diusulkan ke PPID Pusat dengan formulasi penilaian masih didiskusikan, serta penilaian Indeks KIP juga berasal dari PPID Pusat.

"Kemungkinan nanti dalam Apresiasi Desa, hanya dipilih satu desa yang akan mewakili untuk ikut Monev di tingkat pusat. Oleh karena itu, diharapkan PPID utama dapat mempersiapkan segala yang disampaikan tersebut," jelas Sri Surani.

Moderator forum juga menegaskan, untuk tahun 2021 hal pokok yang harus dipersiapkan PPID utama adalah  'Proses, People dan System".

(Mn/IKPS/Kominfo KP)