Rapat Koordinasi Raperbub Penataan Menara Telekomunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kulon Progo melalui Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) mengadakan Rapat Koordinasi Raperbub Penataan Menara Telekomunikasi di Ruang Pelatihan Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo pada Jum’at (19/02/2021)

Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, serta jajaran Bidang Aptika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, Drs. Rudiyatno, M.M., mengatakan, agar pembahasan tentang kegiatan ini lebih dipercepat sehingga segera ada hasilnya.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan dari tahun kemarin artinya nanti tidak usah terlalu idealis tapi segera selesaikan secepatnya supaya tidak berkepanjangan.” Ujar Rudiyatno.

Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, Sutarman, S.STP., M.Eng., menjelaskan bahwa materi revisi perbub yang akan dibahas meliputi tiga hal, yaitu menghapus lokasi cell plan yang ada di luar Kulon Progo, menambah lokasi cell plan di lokasi obyek wisata, dan mahzab pengaturan menggunakan sistem cell plan atau dengan pembagian wilayah perkotaan dan pedesaan.

Sutarman juga menyampaikan, bahwa belum semua Kalurahan bisa mengakses jaringan internet. Keterisian Cell plan baru 58,18 persen. Pertumbuhan menara belum maksimal sebab terkendala perda yang ada saat ini belum pro ke pasar. Revisi ini dilakukan agar peraturan yang dibuat nanti bisa lebih pro ke pasar.

“Intinya, bagaimana caranya agar masyarakat bisa dengan mudah mengakses internet, kita permudah, jangan menyusahkan orang untuk membangun.” Ucap Sutarman.

Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, Heri Warsito, S.H., M.M., yang ikut hadir dalam acara ini juga menjelaskan, masalah peraturan bisa mengadopsi point-point dari yang sudah dibuat oleh daerah lain, seperti Bantul ataupun Sleman yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menanggapi berbagai persoalan ini, Kepala Sub. Bagian Pelayanan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kulon Progo, Budi Setiawan, menjelaskan, terkait perubahan peraturan bisa dilakukan dengan menghapus, menambah atau menyisipkan beberapa hal kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

“Secara teknis penyusunan perbub akan kita coba dengan menggabungkan 2 (dua) perbub yang sudah ada, harapannya kebijakan terkait dengan bagaimana kedepan akan segera disesuaikan.” Ucap Budi.

(Nisa/IKPS/Kominfo)