Paguyuban Dukuh Madukoro Mengadu Ke Bupati Kulon Progo

Wates – Paguyuban Dukuh Madukoro melakukan audiensi bersama Bupati Kulon Progo, Drs.H.Sutedjo di ruang Menoreh, kompleks Pemkab Kulon Progo, Rabu, (11/11/2020). Audiensi tersebut membahas mengenai Perbup No. 73 Tahun 2019 dan Perbup No. 68 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi Kelurahan. Paguyuban Dukuh Madukoro meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menghilangkan kebijakan bahwa Dukuh tidak perlu membantu pelayanan di kantor.

Ketua Paguyuban Dukuh Madukoro, Mugiyatno memberikan pernyataan keberatan mengenai Perbub No. 68 Tahun 2019 bahwa Dukuh harus membantu pelayanan umum di kantor kelurahan, sehingga menyebabkan tugas lainnya tidak bisa maksimal.

“Kami merasa keberatan, masalahnya yang namanya dukuh itu sudah banyak sekali masalah yang ada di wiliyah masing-masing. Karena jika dukuh harus membantu kepalnya di kantor secara terus menerus, harmonisasi kami selaku dukuh dan masyarakat lambat laun akan punah.” ungkap Mugiyatno.

Selain itu, Mugiyatno juga mendapatkan laporan pengaduan mengenai perilaku yang tidak menyenangkan di kantor kelurahan seperti dukuh yang diperintah untuk menyapu atau diperintah membuat minuman. Hal tersebut dianggap karena adanya kebijakan dukuh yang harus membantu pelayanan di kantor.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo, Drs.H.Sutedjo memberikan tanggapan bahwa regulasi Perda/Perbup dari proses awal penyusunan draft sudah melibatkan berbagai unsur, maka dari sisi materi sudah mengakomodir dari berbagai kepentingan.

“Seharusnya regulasi ini sudah menjadi regulasi yang ideal. Kalau ada pelaksanaan yang overactig, maka perlu ada yang diluruskan,” ujar Sutedjo.

Sutedjo menambahkan bahwa absen untuk ketertiban itu penting dilakukan tetapi jika dukuh harus menetap di kantor kelurahan dari pagi sampai sore dinggap tidak ideal dilakukan.

“Ini hanya terkait pengaturan di lapangan saja, tugas pelayanan umum hanya membantu, jadi bukan tugas pokok,” ungkap Sutedjo.

Menurutnya untuk melihat permasalahan harus melihat dari subsatnsinya. Jika terdapat pamong yang memerintah dukuh dari sisi pribadi maka itu pelanggaran.

Diakhir audiensi, Sutedjo meminta kepada Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Kulon Progo untuk menindaklanjuti dan mendiskusikan kebijakan yang akan dilakukan dalam menyikapi masukan dari Paguyuban Dukuh Madukoro tersebut.

Turut hadir dalam acara Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten, Kepala Dinas PMD Dalduk KB kabupaten Kulon Progo, Bagian Administrasi  dan pengurus Paguyuban Dukuh Madukoro. MC Kulon Progo/nia