Sosialisasikan Kebijakan Adminduk Sebagai Harapan Keakuratan Data

Wates – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan acara Sosisalisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Acara sosialisi tersebut dihadiri oleh peserta dari KUA, perangkat Kalurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Aula Adikarta, kompleks Pemkab. Selasa (3/11/2020).

Materi yang disampaikan pada acara sosialisasi tersebut mengenai Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Adminduk. Sosialisasi Permendagri tersebut sangat penting untuk disampaikan karena pada 2018 – 2019  terdapat peraturan-peraturan baru yang terbit dari Pusat.

Kepala Dukcapil Kabupaten Kulon Progo Ir. Aspiyah, M.Si. mengatakan harapannya diselenggarakan acara sosisalisasi ini masyarakat semakin mengetahui mengenai Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Adminduk. Sehingga dengan sosialisasi ini, melalui perangkat kalurahan yang memberikan pelayanan paling bawah dapat mensosialisaikan kepada masyarakat.

“Oleh Karena itu, harapan kami nantinya inovasi-inovasi juga yang kita kembangkan lalu kita sebar luaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan memahami apa yang kita programkan di tahun sebelumnya, tahun ini dan yang akan datang,” ungkap Aspiyah.

Aspiyah menambahkan bahwa perangkat desa yang selama ini menjadi mitra kerja Dukcapil dapat memberikan laporan tentang kependudukan secara responsif, artinya dapat melaporkan data penduduk setiap bulan secara rutin. Sehingga data penduduk yang didapat oleh Dukcapil sangat valid, akurat dan mutakhir.

Selain sosialisasi kebijakan terkait adminduk oleh Dukcapil, juga dilakukan sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo dengan materi mengenai kemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kulon Progo, Yayan Mulyana mengatakan bahwa pemutakhiran data berkelanjutan ini merupakan kewajiban dari KPU, khususnya KPU daerah yang harus disampaikan ke publik setiap satu bulan sekali melalui rapat pleno dan hasilnya akan di publikasikan ke masyarakat  luas.

Yayan Mulyana menambahkan melalui kegiatan sosialisasi ini KPU dapat menambah refrensi terkait data dan memberikan masukan kepada KPU yang berkaitan dengan data.

Pembaruan data tersebut yaitu pertama, data pemilih pemula yang usianya 17 tahun ataupun yang sudah menikah dan juga data pensiunan dari TNI POLRI yang berarti itu menjadi hak pemilik pemula tadi. Kedua, data pemilih PNS atau yang tidak memenuhi syarata khusunya yang meninggal ataupun yang pindah keluar dari wilayah kabupaten Kulon Progo. Terakhir yang ketiga yaitu kaitanya dengan mereka yang beralih status baik status perkawinan status jenis kelamin ataupun perubahan data kependudukan.

“Karena untuk data pemilih itu induknya dari Dukcapil khususnya kalo kita itu dari Dukcapil RI (pusat) dari Dirjen Dukcapil melalui KPU RI terus darr KPU RI diturunkan ke provinsi sampai kabupaten kota. Data awalnya seperti itu, sehingga kalo proses ditingkat kabupaten lebih banyak istilahnya sanding data. Jadi data yang kita perolah disandingkan dengan data yang ada di Dukcapil kabupaten masing-masing. Karena secara regulasi dari Dukcapil tidak bisa memberikan data langsung ke KPU di level kabupaten,” jelas Yayan Mulyana. MC Kulon Progo/Dewi/Nia.