Bimtek Diskominfo Gelombang III, Tingkatkan Kualitas PPID

Wates – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kulon Progo, kembali menggelar BIMTEK gelombang ketiga terkait pelatihan jurnalistik dan konten web desa oleh Perwakilan Wartawan Kulon Progo, serta regulasi dan dokumentasi pemerintah desa (PPID) se-Kulon Progo, Kamis (17/9/2020), di ruang rapat Sermo, Komplek Pemkab.

Sekretaris Diskominfo Kulon Progo, Heri Warsito, S.H, M.M mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Selaku pengelola PPID Desa berhak melayani warga negara yang meminta infromasi publik, dan sekarang sudah dibangun website, baik dari PPID utama di Kominfo, PPID pembantu di setiap OPD sampai website ke desa-desa sehingga masyarakat yang meminta info publik bisa melalui website atau langsung mendatangi PPID di Kulon Progo,” ujarnya

Berdasarkan Perbup No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa, PPID se- Kulon Progo berperan penting untuk mengaktivasi dokumen-dokumen baru, agar mempercepat perkembangan, persebaran, pendataan informasi serta pengumpulan dokumentasi berbagai desa di Kabupaten Kulon Progo.

Sementara itu, dalam hal regulasi dan dokumen pemerintah desa, Kepala Seksi Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo, Misbachun Eko Rahardjo S.H, menuturkan masih ada aduan publik yang tidak terselesaikan dan terlayanai dengan semestinya.

Eko menambahkan, UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa kewenangan desa seperti kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi/kota, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau kota sesuai dengan peraturan perundangan.

“Ketika melakukan monitoring, masing-masing menjumpai adanya pihak-pihak yang tidak dilibatkan. Maka kegiatan harus selalu dilakukan sesuai dengan perundang-undanganan yang berlaku. Tidak mungkin ketika pamong desa bekerja tanpa masyarakat. Tetapi akan lebih efektif ketika apa yang dilakukan akan mendapat dukungan dari masyarakat. Sehingga rasa kegotong-royongan akan lebih mudah menyelesaikan dikalurahan masing-masing,” pungkasnya. MC Kulon Progo/lia/Novi