Dinilai Lebih Baik, DPRD DIY Belajar PPID Ke Kulon Progo

Wates – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kulon Progo menerima tamu dari Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto beserta rombongan. Senin (10/08/2020) di Ruang rapat Menoreh kompleks Pemkab Kulon Progo. Pertemuan ini secara umum membahas tentang keterbukaan informasi publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik yang sudah berjalan di Kulon Progo.

“Pansus bercita-cita merumuskan tentang tata kelola keterbukaan informasi publik DIY. Isu tentang transparansi informasi dinilai menjadi tantangan yang krusial bagi Pemda DIY yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan tujuan.  Beberapa tujuan mengenai transparansi informasi publik juga dibahas dalam pertemuan tersebut.” tutur Eko Suwanto.

 Selain itu adapun hal-hal yang dibahas dan di diskusikan bersama yaitu bagaimana mewujudkan kejujuran dan keterbukaan dalam memberikan informasi terhadap perencanaan pembangunan mengenai transparansi alokasi anggaran.  Strategi keterbukaan juga dinilai sebagai salah satu upaya atau strategi melawan korupsi, dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik yang valid. Adapun harapannya  pengadaan integrasi sistem informasi publik di Desa dapat mencakup beberapa hal sebagai berikut yaitu, pengadaan internet di Desa, Pelatihan terkait dengan pengisian website desa,  kelompok informasi masyarakat, pada akhir 2020 dapat memiliki website Desa yang berisi tentang informasi dan dapat di akses masyarakat.

Sekertaris Dinas Kominfo Heri Warsito S.H, M.M menuturkan bahwa “Pelatihan tentang website Desa sudah berjalan sejak awal tahun 2020 yang sudah diadakan kurang lebih di 11 Desa di Kulon Progo, yang pengadaannya sempat terhambat karena adanya pandemi Covid-19, dan akan segera dilanjutkan sesegera mungkin”

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik (IKPS), Dinas Komunikasi dan Informatika Kulon Progo, Bambang  Bambang Susilo, S.Si., M. Eng menuturkan adanya pengadaan integrasi sistem informasi publik di Desa dapat mencakup beberapa hal diantaranya, pengadaan internet di Desa, Pelatihan terkait dengan pengisian website desa,  kelompok informasi masyarakat, pada akhir 2020 dapat memiliki website Desa yang berisi tentang informasi dan dapat di akses masyarakat.

“PPID Kulon Progo berpedoman pada Peraturan Bupati (PERBUP) No. 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa. Dengan membentuk PPID di 87 Desa, meski baru 6% yang berjalan aktif dan optimal. Secara rutin, kami melakukan pembinaan kepada masing-masing desa dan pengelola PPID Desa terkait bagaimana mengaktifkan PPID dengan beberapa sosialisasi,” ujar Bambang. MC Kulon Progo/Siwi/Aldy/Lia.