Dasar Hukum
Dikirim oleh adminwates pada 29 Mei 2020 02:04:42 dibaca 2931 kali
- Undang – Undang Dasar 1945
- UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- UU No.38 Tahun 2009 Tentang Pos
- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers
- UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- PP No.80 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
- PP No.15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 2009 Tentang Pos
- PP No.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- PP No.67 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.POS Indonesia
- PP No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- PP No.29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang terutang
- PP No.7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika
- PP No.52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
- PP No.51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
- PP No.50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
- PP No.49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
- PP No.28 Tahun 2005 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika
- PP No.27 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Perhubungan
- PP No 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- PP No.12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- PP No.11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
- PP No.9 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan(Persero)
- PP No. 78 Tahun Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT. Telekomunikasi Tbk
- PP No.53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit dan Penjelasannya
- PP No.52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Penjelasannya
- PP No.37 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia
- PP No.36 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia
- PP No.26 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Tbk.
- PP No.56 Tahun 1999 Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT. Telekomunikasi Tbk
- PP No.5 Tahun 1995 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
- PERPRES NO.54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
- PERPRES No. 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019
- —.—lampiran PERPRES No.96 Tahun 2014 — (PITALEBAR) —
- PERPRES No. 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik
- PERPRES No. 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window
- PERPRES No. 41 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Postal Payment Services Agreement (Persetujuan Layanan Pembayaran Pos)
- PERPRES No.40 Tahun 2008 Tentang Pengesahan General Regulations Of The Universal Postal Union (Peraturan Umum Perhimpunan Pos Sedunia)
- PERPRES No. 39 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) Beserta Final Protocol To The Universal Postal Convention (Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia)
- PERPRES No. 33 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
- PERPRES No. 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window
- PERPRES No.111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
- PERPRES No.77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
- PERPRES No. 29 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
- PERPRES No. 62 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsiona Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran
- PERPRES No. 23 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
- PERPRES No. Tahun 2005 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
- PERPRES No.15 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
- PERPRES No.10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
- PERPRES No.9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
Peraturan Daerah
- Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2012 tentang Pedoman Mekanisme Konsultasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah
- KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 215 TAHUN 2013 TENTANG Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. [Download]
- Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2018, tentang Master Plan Smart City Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 - 2033. [Download]
- Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa. [Download]
Statistik
| Online Sekarang | 29 |
| Unique Visitor Hari Ini | 416 |
| Unique Visitor Bulan Ini | 32490 |
| Hits Hari Ini | 1197 |
| Hits Bulan Ini | 110540 |
Website KIM
Pengadaan Barang & Jasa
Pelayanan Informasi PPID Pembantu
GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS
TWITTER @dinaskominfokp
Government Public Relations
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
Alamat: Jl. Tamtama, No.3 Wates, Kulon Progo 55611, Telp: Telp./ Fax (0274) 773272
Email: kominfo@kulonprogokab.go.id