Komisi V DPR RI Kunjungi Lokasi NYIA

Temon -  Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan ke lokasi New Yogyakarta International Airport (NYIA), Jum’at (26/10). Kunjungan dari Komisi V DPR RI ini dalam rangka pengawasan hal-hal spesifik yaitu NYIA yang dijadwalkan akan mulai beroperasi pada April 2019 mendatang.

“NYIA ini spesifik karena termasuk dalam Proyek Strategis Nasional. Karena tinggal enam bulan lagi, kami ingin tahu progresnya,” ungkap Ir. H. Sigit Sosiantomo selaku Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

Diungkapkan oleh Sigit bahwa terdapat tiga poin utama yang dibahas dalam kunjungan Komisi V DPR RI hari ini. Pertama, mengenai progress pembangunan bandara yang saat ini sudah mencapai 3,9% dari target hingga akhir bulan Oktober ini sebanyak 5%. Kedua, mengenai bagaimana mitigasi (upaya untuk mengurangi risiko bencana) terhadap potensi bencana di NYIA, seperti tsunami karena lokasi bandara yang berada di tepi pantai. Untuk membahas hal tersebut, Komisi V DPR RI telah mengkoordinasikan pertemuan dengan Direktur Utama Angkasa Pura I, BMKG, dan Dirjen Perhubungan Udara. Mereka juga berencana akan melakukan kunjungan ke Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali yang lokasinya juga berdekatan bahkan cenderung menjorok ke laut untuk melihat bagaimana mitigasi di sana. Poin ketiga yaitu mengenai bagaimana konektivitas NYIA dengan kota Yogyakarta dan kota-kota sekitarnya.

“Kami melihat di beberapa bandara yang bukan bandara besar, itu tidak terkoneksi dengan baik dengan kota. Misalkan di Banyuwangi, setelah turun pesawat itu kita bingung mau naik apa ke kota. Ini bandara besar, bandara internasional, dan nanti dengan kapasitas runway yang panjangnya 3.250 meter dan lebarnya 45 meter, itu semua pesawat berbadan besar bisa landing di sini. Nah, bagaimana konektivitas dengan kota Yogyakarta dan kota-kota sekitarnya, bagaimana ada transport yang bisa mengatasi kemacetan seperti kereta dan seterusnya, itu yang kami lihat dan kami diskusikan,” tambah Sigit.

Untuk aksesbilitas dan transportasi, Komisi V DPR RI mengharapkan ada perlintasan kereta api yang melewati bandara untuk menghubungkan bandara dengan stasiun. Selain itu, rencana pembangunan jalan Tol Bawen-Jogja dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) juga dapat terlaksana.

Saat ini, rencana pembangunan Tol Bawen-Jogja masih belum bisa dilaksanakan karena DPRD Jawa Tengah masih menolak adanya proyek tersebut.

“Kalau saya tidak salah, masalahnya karena ketika nanti ada jalan Tol, itu para pedagang yang berjualan di pinggir jalan konvensional tidak laku. Padahal, kan mereka yang jualan di pinggir jalan konvensional itu nanti bisa kita beri tempat di rest area atau di obyek wisata. Saya tidak tahu DPRD Provinsi Jateng pertimbangannya apa. Coba sekarang kalau pesawatnya yang mungkin dari Melbourne, Sidney, Tokyo sudah bisa langsung ke Jogja tidak perlu lewat Bali atau Jakarta, tapi justru punya masalah di perjalanan daratnya untuk ke obyek wisata atau ke kota, kami rasa akan menjadi tidak efisien,” ungkap Drs. H. M. Idham Samawi.

Saat ditemui untuk wawancara, Idham juga menyampaikan harapannya agar pemerintah berusaha mengoptimalkan potensi yang ada di Kulon Progo khususnya masyarakat yang terdampak secara langsung atas pembangunan NYIA untuk dapat dijadikan tenaga kerja di bandara.

“Masyarakat Kulon Progo dan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) jangan hanya jadi penonton. Mereka harus betul-betul merasakan, menikmati dan ambil peran dalam hadirnya program proyek ini, bisa di bidang kuliner, pemandu wisata, dan sebagainya. Termasuk Pemerintah Daerah Provinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, kalau perlu sekarang mulai dilakukan pelatihan kerajinan, karena wisatawan nantinya pasti butuh souvenir,” tambah Idham.


Related Articles