Kabupaten Kulon Progo Bertahan Meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak

WATES_Kabupaten Kulon Progo di tahun 2018 kembali meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA). Setelah ditahun 2015 berhasil meraih KLA Pratama, tahun 2017 meraih KLA Madya dan tahun 2018 meraih KLA Madya.

KLA merupakan penghargaan tertinggi bagi Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak yang diberikan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..

Eka Pranyata menuturkan Evaluasi KLA Tahun 2018 melalui evaluasi mandiri yang dilaksanakan 19 Maret sampai 6 April 2018 dan kunjungan lapangan dan ditahun 2018 penghargaan KLA diberikan pada 23 Juli bertepatan dengan Puncak Peringatan hari anak nasional di Surabaya.

“Evaluasi atau penilaian mandiri dibagi dalam 24 indikator yang terangkum dalam 5 klaster: klaster I hak sipil dan kebebasan, klaster II keluarga dan pengusaha alternatif, klaster III kesehatan dan kesejahteraan sosial, klaster IV pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, klaster V perlindungan khusus.” katanya.

Ditambahkan oleh Eko peringkat penghargaan KLA terdiri dari Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Kabupaten Layak Anak (KLA).  Kendala yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo antara lain: Belum semua elemen (OPD, Masyarakat, LSM, Dunia Usaha dan Media Masa memahami tentang pentingnya KLA, Sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya KLA masih kurang, perencanaan pembangunan belum semuanya mengakomodir kepentingan anak, Secara politik aspek kepentingan Kabupaten Layak Anak belum menjadi skala prioritas.

“Selain itu di Kulon Progo belum semua sekolah menjadi sekolah Ramah Anak, Informasi Layak Anak (ILA) yang belum dilengkapi filter yang memadai dari kontens pornografi dan kekerasan, meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak, kurangnya SDM yang memahami tentang Konferensi Hak Anak (KHA) dan belum terbentuknya Asosiasi pengusaha Sahabat Anak Indonesia (Apsai).” ujarnya

Kabid Perlindungan perempuan dan Anak Dinas Sosial PPPA, Woro Kandini A. berharap Kulon Progo menjadi daerah yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan hak dasar anak.

"Pemenuhan hak dasar anak dari semua aspek kegiatan meluputi pemerintahan maupun masyarakat termasuk juga keluarga." katanya, Kamis (2/8).


Related Articles