Kelola Keterbukaan Informasi Publik: Informasi Adalah Hak Kita

Keterbukaan informasi publik muncul pada saat masa orde baru, masyarakat sering merasa dirugikan dengan pemberitaan yang tidak benar di media cetak maupun elektronik. Warga yang merasa dirugikan akhirnya melaporkannya kepada pemerintah hingga menyebabkan pembredelan di berbagai media.

Karena hal tersebut, saat reformasi tahun 1999, berbondong-bondong orang menyatakan pembredelan adalah bentuk kesemena-menaan pemerintah. Tuntutan jaman membuat aturan-aturan diperbarui. Aturan yang muncul pertama kali terkait informasi yaitu pertamakali pada masa reformasi adalah UU No. 40 tahun 1999 tentang pers dan UUD 1945 ayat 28 F.

Sekarang, masyarakat yang merasa dirugikan dapat melapor dengan badan-badan khusus yang menaungi.

"Orang yang diberitakan tidak benar tidak lagi melaporkan kepada pemerintah. Buat tulisan bantahan ke surat kabar. Jika bantahan hanya dimuat separoh. Maka, lapor ke dewan pers. Dewan pers langsung menyidangkan. Jika (pemberitaan, red) tidak benar di TV maka lapor ke komisi penyiaran. Jika lewat telepon, internet, sosmed bisa langsung dibawa ke kepolisian bila ada bukti," jelas Martan Kisworo, Komisioner bidang Keterbukaan Informasi DIY dalam Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik desa/ kelurahan se-DIY, di Kecamatan Kokap, desa Hargorejo, Selasa (17/7).

Informasi publik beda dengan informasi biasa. Informasi publik adalah informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Wakil Ketua Komisi Informasi Daerah DIY Warsono, mengatakan informasi adalah hak asasi warga. Negara yang berkewajiban memenuhi hak atas informasi yang sudah diatur berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 dan UUD 1945 pasal 28 F.

"Intinya informasi publik adalah informasi terbuka yang bisa diakses masyarakat. Ada hal-hal tertentu yang dikecualikan. Ada aturan main informasi yang dirahasiakan dan yang tidak," ucapnya.

Tampilan anggaran di balai-balai desa dan website desa merupakan bentuk informasi publik yang perlu disampaikan masyarakat serta merupakan salah satu hal penting dalam pemerintahan. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi informasi serta kinerja pemerintah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kulon Progo, Rudyatno menambahkan "keterbukaan informasi merupakan bentuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat."

Informasi publik dalam pemerintahan ada yang berbentuk dokumen, foto dll, dan sebagian kalangan masyarakat membutuhkannya untuk berbagai macam tujuan.

"Masyarakat dapat memintanya (informasi, red), jika tidak diberi bisa mengajukan keberatan. Permohonnya dapat secara tertulis atau dengan cara datang langsung, harus juga dijelaskan maksud dan tujuannya," kata Kisworo.

Disetiap daerah perlu adanya komisi informasi yang disebut Badan Publik. Demi menjaga jarak bila ada sengketa informasi, sengketa informasi dari jenis informasi publik yang tersedia dan diumumkan berkala, tersedia setiap saat, dan dikecualikan.

"Bila ingin konsultasi masalah sengketa informasi, dapat menghubungi Komisi Informasi Daerah DIY dengan nomor(0274) 374 289," pungkasnya.


Related Articles