Diskominfo Kulon Progo Kenalkan BPJS Lewat Forum KIM

Diskominfo Kulon Progo menggelar Sosialisasi BPJS melalui forum KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) se-Kulon Progo agar dapat menginformasikan kebijakan BPJS secara menyeluruh ke masyarakat di Ruang Binangun IV Komplek Pemkab Kulon Progo. Kamis (12/7).

Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) diharapkan dapat mempermudah layanan dan akses kesehatan masyarakat. Namun, penggunaan JKN-KIS oleh BPJS masih belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat Kulon Progo. Baik cara pendaftaran sampai penggunaanya. JKN-KIS BPJS adalah jaminan kesehatan yang harus dimiliki oleh masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 34 yaitu "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Sekretaris Diskominfo, Heri Darmawan mengatakan, sosialisasi ini juga termasuk  salah satu cara menangkal hoax tentang penggunaan BPJS yang semakin menjamur di masa sekarang.

"Sekarang jika tidak tahu masalah atau informasi yang sebenarnya sebaiknya jangan langsung ikut-ikutan komen di sosmed. Kita disini saja (sosialisasi) kalo tidak bener juga langsung bisa ditangkap, tapi sosialisasi ini kan (tujuannya) bener," paparnya.

Kepala BPJS wilayah Sleman dan Kulon Progo, Bijak Prasetya Nur Susilo Putro menerangkan, BPJS di Indonesia ada dua macam diantaranya BPJS kesehatan untuk melayani penyakit dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melayani penyakit khusus akibat kecelakaan kerja.

"Jadi untuk penyakit-penyakit yang selain kecelakaan kerja, kecelakaan lalulintas itu kami dari BPJS kesehatan yang akan mengurus tentang pembiayaannya dan lain-lain. Tapi ketika nanti, misalnya ada kaitannya dengan sakit akibat kecelakaan kerja berarti nanti bidang yang membawahi adalah kaitannya dengan BPJS ketenagakerjaan. Karena BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan terpisah," jelasnya.

Segmentasi peserta BPJS ada dua golongan besar. Pertama dibagi menjadi dua golongan besar yaitu golongan pertama, BUKAN PBI (Penerima Bantuan Iuran) diantaranya Pekerja Penerima Upah (PNS, TNI/ POLRI, DPR, dll), Pekerja Bukan Penerima Upah (Notaris, dokter, pedagang, dll), dan Bukan Pekerja (Pensiunan, veteran, investor, dll). Golongan kedua adalah PBI (Penerima Bantuan Iuran) diantaranya fakir miskin, orang tidak mampu, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda.

"PBI adalah orang-orang yang menurut pemerintah pusat baik daerah adalah orang yang tergolong tidak mampu. Jadi, mereka tetap perbulannya membayar iuran, tetapi iurannya tersebut dibayarkan oleh pemerintah. Jadi, bukan individu per individu. Golongan BUKAN PBI adalah golongan orang-orang yang mampu, yang nantinya untuk iurannya itu bisa dibayar sendiri, dipotongkan oleh gaji misalkan oleh gaji PNS, atau misalkan karyawan swasta oleh pabriknya," jelasnya pada sesi diskusi.

Pendaftaran BPJS bisa dilakukan secara kolektif atau perorangnya Bijak Prasetya menguraikan bahwa kolektif biasanya di kantor pemerintahan itu otomatis didaftarkan menjadi peserta BPJS yang tiap bulannya itu akan dipotongkan. Kemudian bisa mendaftarkan secara pribadi mungkin bukan pegawai negeri atau bukan TNI Polri, pegawai swasta atau wiraswasta bisa secara langsung mendaftar dengan datang langsung ke kantor BPJS dan memilih formulir bisa kelas I, II, atau III.

Batas waktu pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bila nantinya belum membayar jika melakukan pelayanan rawat inap dan atau rawat jalan di rumah sakit akan mendapatkan denda, namun tidak dikenakan bila melakukan pelayanan rawat jalan di Puskesmas.

"Jika masih ada keluhan dapat menelpon nomor kantor yaitu (0274) 868081," tuturnya di penghujung sosialisasi.” tambahnya

 


Related Articles