KPU Laksanakan Sosialisasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kulon Progo

WATES, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo melaksanakan sosialisasi pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kulon Progo yang dilaksanakan di Rumah Makan Saiyo Sapta Pesona, Wates. Kamis (12/7). Dihadiri oleh Perwakilan OPD, POLRES, Kementian Agama, Guru, unsur masyarakat baik unsur keagamaan dan unsur kepemudaan, komunitas peduli demokrasi, serta LSM.

Tri Mulatsih selaku anggota KPU kulon Progo menyampaikan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilu Serentak 2019 dimulai Rabu, 4 Juli 2018 dan berakhir Selasa, 17 Juli 2018. Hal tersebut sesuai dengan PKPU nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KPU Kabupaten Kulon Progo siap melayani Pengajuan Bakal Calon DPRD mulai 4 sampai 16 Juli 2018  pukul 08.00 sampai 16.00 WIB dan untuk hari terakhir tanggal 17 Juli 2018 siap melayani sampai pukul 24.00 WIB.” ujarnya

Panggih Widodo selaku narasumber yang juga merupakan anggota KPU Kulon Progo memaparkan bahwa belum ada Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Calonnya ke KPU Kulon Progo.

Hingga sampai hari ini belum ada Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang mendaftarkan Bakal Calonnya ke KPU Kabupaten Kulon Progo.” ungkap Panggih

Selain itu Panggih juga menyampaikan mekanisme dan persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo. Tahapan pencalonan dimulai dari pengumuman pendaftaran 1 sampai 3 Juli, pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD 4 sampai 17 Juli 2018, verifikasi pencalonan Anggota DPRD 5 sampai 18 Juli, penyampaian hasil verifikasi berkas 19 sampai 21 Juli, perbaikan berkas calon 22 – 31 Juli, verifikasi hasil perbaikan 1 sampai 7 Agustus, penetapan DCS 8 sampai 12 Agustus, masukan dan tanggapan data masyarakat 12 sampai 14 Agustus.

“Tahapan akhir yaitu penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 20 September 2018. Calon Anggota DPR, DPRD yang ditetapkan sebagai calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang, paling lambat tujuh hari setelah calon menerima SK penetapan calon terpilih.” tambahnya.

Narasumber kedua Beni Susanto selaku Ketua forum LSM DIY menyampaikan terkait pencalonan demokratis dan terbuka meliputi ruang partisipasi dalam pencalonan, tugas dan fungsi parpol dalam pencalonan Pemilu 2019, kriteria caleg yang direkomendasikan, best prastice dalam Pemilu 2014 dan posko KPK / Koalisi pemilih kritis.

M. Amir Nashiruddin selaku narasumber ketiga dari BAWASLU DIY menyampaikan tentang pengawasan terhadap pencalonan DPRD Kabupaten / Provinsi dalam Pemilu 2019.

Amir juga berharap Pemilu 2019 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

“Saya berharap Pemilu tahun 2019 dapat menghasilkan calon – calon pemimpin yang kredibel dan berintegritas. papar Amir.

 


Related Articles