PPID Kabupaten Kulon Progo Melaksanakan Uji Konsekuensi

Wates, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kulon bersama bersama Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I) dan beberapa SKPD melakukan pencermatan serta melakukan uji konsekuensi guna menetapkan klasifikasi Informasi yang dikecualikan atau yang tidak boleh diakses oleh publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, bertempat di Ruang Rapat Binangun IV komplek Pemda Kulon Progo. Jumat (4/5).


R. Sigit Purnomo, selaku Kepala Bagian Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Dinas Kominfo Kulon Progo mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Daerah merupakan Badan Publik yang harus melaksanakan ketentuan dalam undang-undang tersebut. PPID sebagaimana amanat Undang-Undang KIP Peraturan Komisi Informasi (Perki) 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab dibidang pengelolaan dan dokumentasi. Salah satu kewajiban badan publik adalah mengangkat / menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID).

“ Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai badan publik telah menunjuk Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo sebagai Pejabat Pengelolaan Informasi Dokumentasi (PPID), selain itu pada setiap SKPD dan Bagian pada Sekretariat Daerah ditunjuk PPID Pembantu dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 243 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 sebagaimana telah direvisi dengan Surat Keputusan Bupati nomor 215 tahun 2013, tertanggal 16 Mei 2013 dan direvisi kembali dengan SK Bupati 186 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.” papar  Sigit

Salah satu kewajiban PPID sesuai pasal 19 UU Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 pasal 3 (ayat 1 & 2), adalah melakukan uji konsekuensi dan menetapkan Informasi yang dikecualikan atas persetujuan pimpinan badan publik atau Bupati kalau ditingkat kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut, kami selaku PPID melakukan uji konsekuensi dengan tujuan menetapkan informasi apa saja yang tidak boleh diakses publik, tentu semua informasi yang dikecualikan ini harus ada dasar hukumnya .


“Hasil dari uji konsekuensi ini, nanti kami haturkan ke Bupati guna mendapat persetujuan, setelah mendapat persetujuan berikutnya kami buat surat penetapannya, ujar PPID Kabupaten Kulon Progo, sehingga nantinya sudah ada kejelasan bagi pelaku pelayanan informasi mana yang boleh dan tidak bisa diakses oleh publik.” tambah Heri Widada selaku Kepala Seksi Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kulon Progo.

 


Related Articles