Penurunan Angka Tenaga Kerja Terbuka Menemui Banyak Kendala

Pemerintah pusat melalui kementerian tenaga kerja dan transmigrasi telah menetapkan target penurunan jumlah tenaga kerja terbuka dari data tahun 2015 yang berada pada angka 7,81 juta tenaga kerja. Target penurunan tersebut adalah sebesar 0,8 persen, atau sejumlah 10 juta tenaga kerja di Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus bisa menempatkan tenaga kerja kedalam pekerjaan baik lokal, dalam negeri maupun keluar negeri sejumlah 2 juta tenaga kerja dalam setiap tahunnya.
Demikian disampaikan Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Penempatan Tenaga Kerja Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. Sukardi, pada acara Orientasi Pra Pemberangkatan/Penempatan (OPP) Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD)/Angkatan Kerja Lokal (AKL) Senin (27/2), di Aula Hotel Anugerah kawasan wisata pantai Glagah. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo Eko Wisnu Wardana, SE, Kepala Dinas Kominfo Kulon Progo Drs. R. Agus Santosa, MA, peserta orientasi serta undangan yang lainnya. Pencapaian target penurunan tenaga kerja terbuka bukanlah sesuatu yang tidak bisa terealisasi. Namun dalam prakteknya masih banyak menemui kendala.
Menurut Drs. Sukardi, permasalahan pokok berada pada database tenaga kerja. Karena selama ini database tenaga kerja masih belum bisa di-up date secara benar baik di tingkatan lokal yang ada di daerah maupun data yang sampai kepusat. Ada beberapa pertanyaan sebagai poin pokok yang harus terjawab dahulu agar pemutakhiran data dapat terlaksana. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, apakah perusahaan-perusahaan baik itu BUMD ataupun BUMN telah melaporkan data penempatan tenaga kerja, apakah para pencari kerja (pencari kartu AK 1) melapor jika telah mendapatkan pekerjaan, pada dinas yang menangani apakah telah melakukan jemput bola dengan meminta data atau mencari data jika tidak ada laporan baik dari perusahaan atau para pencari kerja.
Drs. Sukardi melanjutkan, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus terjawab dahulu. "Karena kalau tidak ada laporan dari perusahaan atau para pencari kerja dan kalau tidak ada laporan, dinas yang menangani tidak melakukan upaya jemput bola, bagaimana data-data bisa masuk dan dihimpun. Sepanjang persoalan-persoalan tersebut belum terjawab target pemerintah untuk penurunan jumlah tenaga kerja terbuka juga tidak akan tercapai," katanya.
Di sisi lain, Sukardi mengungkapkan bahwa orientasi pra penempatan tenaga kerja merupakan hal wajib yang harus dipenuhi sebelum tenaga kerja bekerja baik secara lokal maupun ke luar negeri. Ada beberapa hal pokok yang dibutuhkan dan perlu dipahami seorang pencari kerja sebelum bekerja diantaranya, hak dan kewajibannya, mental kerja (disiplin dan etos kerja) serta kondisi lingkungan dimana ia akan bekerja dan ditempatkan. "Orientasi ini, menjadi tanggung jawab daerah pengguna tenaga kerja karena dengan orientasi diharapkan penyaluran tenaga kerja akan memberi dampak positif baik dalam produktivitas kerja maupun kesejahteraan bagi semua pihak,"papar Sukardi.
Sementara itu, Assisten I Bidang Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Kulon Progo Arif Sudarmanto, S.Sos menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan orientasi pra penempatan tenaga kerja. Diharapkan dengan orientasi para pekerja akan mampu menjadi pekerja yang profesional dan memiliki semangat untuk terus mengembangkan diri. "Karena dengan bekerja kita akan dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, maju dan sejahtera," katanya.
Sedangkan OPP AKAD/AKL yang dilaksanakan diikuti oleh tenaga kerja yang telah lolos seleksi dan persyaratan minimal yang ditetapkan oleh lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Para peserta orientasi berjumlah 75 orang dan terdiri atas, 24 orang Tenaga Harian Lepas (THL), 43 orang tenaga perusahaan dan 8 orang tenaga pengelola kawasan wisata. Orientasi akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu, tanggal 27 dan 28 Februari 2017.


Related Articles